Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Nasional

ISU PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO SERET NAMA MANTAN KAPOLRI, POLRI MASIH DALAMI INFORMASI

rilliswawan
×

ISU PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO SERET NAMA MANTAN KAPOLRI, POLRI MASIH DALAMI INFORMASI

Sebarkan artikel ini
IMG 20261103 WA0034

 

JAKARTA – Busernet.co.id // Kabar dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyeret sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Informasi tersebut menjadi perhatian publik setelah beredar kabar mengenai pemeriksaan sejumlah perwira tinggi Polri pada Selasa (3/11/2026).

Nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo turut disebut dalam isu tersebut. Selain itu, muncul pula nama Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta sejumlah personel kepolisian lainnya.

Isu yang berkembang menyebutkan adanya dugaan aktivitas penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan. Namun, hingga berita ini disusun, informasi mengenai keterlibatan nama-nama tersebut belum terkonfirmasi secara independen.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar.

“Jadi sedang kami cek saat ini,” ujar Isir saat memberikan keterangan kepada awak media di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).

Isir juga menyampaikan bahwa perkembangan lebih lanjut akan diinformasikan kepada publik setelah proses pengecekan dilakukan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Polri belum memberikan konfirmasi resmi mengenai penetapan tersangka maupun konstruksi perkara sebagaimana beredar dalam sejumlah pesan dan pemberitaan tidak resmi.

Publik kini menantikan penjelasan resmi Mabes Polri terkait kebenaran dugaan penyadapan, identitas pihak yang diperiksa, bukti-bukti yang ditemukan, serta kemungkinan adanya proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Kasus yang menyangkut dugaan pelanggaran keamanan komunikasi Presiden dan pejabat negara ini perlu ditangani secara transparan, profesional, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

(Redaksi BuserNET)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!