LAMPUNG TIMUR – busernet.co.id // Pengadaan satu unit excavator dengan pagu Rp1,7 miliar pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 menjadi sorotan.
Ketua Kelompok Tani Mekar, Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, RH alias Leman, mengakui alat tersebut pernah disewakan dengan tarif Rp200 ribu per jam dan dibawa ke Palembang. Sementara itu, pihak yang pernah terlibat dalam pemeriksaan alat mengaku tidak mengetahui pemindahan tersebut ke luar daerah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP Tahun 2018, tercatat paket bernama Pengadaan Excavator (Perubahan) dengan kode RUP 18651346, volume satu unit dan pagu anggaran Rp1.700.000.000 pada dinas tersebut.
Dalam wawancara, Leman menerangkan bahwa dirinya mengambil langsung excavator dari Dinas Pertanian setelah pengajuan kelompok tani disetujui. Setelah itu, alat ditempatkan di rumahnya.
Leman juga mengakui excavator tersebut pernah disewakan dengan tarif Rp200 ribu per jam. Salah satu penggunaannya, menurut keterangannya, untuk pekerjaan di luar wilayah Desa Gunung Tiga.
Mengenai keberadaan alat saat ini, Leman menyebut excavator telah dibawa ke Palembang sekitar enam bulan sebelum wawancara (minggu 19/7/2026) Ia mengaku alat tersebut dibawa untuk membantu mesin miliknya yang sedang mengalami masalah.
Pengakuan itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar penyewaan, izin penggunaan di luar wilayah kelompok, serta administrasi pemindahan aset bantuan pemerintah tersebut.
Dalam wawancara terpisah, Herianto, yang mengaku pernah menjadi bagian dari tim pemeriksa saat penyerahan, membenarkan dirinya mengetahui proses pengajuan dan penyerahan excavator kepada Kelompok Tani Mekar. Menurutnya, penyerahan dilakukan di Gedung Tani Sukadana.
Herianto menyebut pengecekan terhadap keberadaan dan kondisi alat pernah dilakukan pada tahun-tahun awal setelah penyerahan. Pemeriksaan terakhir yang diingatnya berlangsung sekitar 2021–2022. Saat itu, excavator disebut masih berada di rumah Leman dan digunakan untuk kepentingan pertanian.
Namun, Herianto mengaku tidak mengetahui bahwa alat tersebut kemudian dibawa ke Palembang. Ia menjelaskan, penggunaan excavator di luar wilayah kelompok semestinya dikoordinasikan dengan dinas atau penyuluh terkait. Pemindahan alat juga perlu didukung administrasi dan perizinan yang jelas.
Di sisi lain, penelusuran Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lampung Timur terhadap sejumlah warga yang berkaitan dengan Kelompok Tani Mekar menemukan keterangan berbeda. Sejumlah warga menyatakan tidak mengetahui adanya bantuan excavator tersebut maupun tidak pernah menerimanya.
Pernyataan warga itu dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani sejumlah pihak. Mereka juga meminta IWO membantu mengawal persoalan tersebut agar mendapat kejelasan.
Perbedaan keterangan itulah yang kemudian mendorong IWO Kabupaten Lampung Timur menyampaikan pengaduan kepada Polres Lampung Timur melalui Unit IV Tipidkor Satreskrim pada 20 Juli 2026.
Perkembangan pengaduan disampaikan Polres Lampung Timur melalui surat tertanggal 29 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, Polres menyatakan pengaduan telah diterima dan akan dikoordinasikan serta disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur untuk dilakukan penelaahan, guna mengetahui apakah persoalan tersebut berkaitan dengan kesalahan administrasi atau mengandung indikasi tindak pidana.
Tindak lanjut berikutnya, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur menerbitkan surat Nomor 700/632/02-SK/2026 tertanggal 2 November 2026 yang ditujukan kepada Camat Batanghari Nuban.
Surat tersebut meminta Kepala Desa Gunung Tiga menghadirkan anggota Kelompok Tani Mekar untuk mengikuti klarifikasi pada Selasa, 3 November 2026, pukul 09.30 WIB di Balai Desa Gunung Tiga.
Ketua IWO Kabupaten Lampung Timur, Azohirri Z.A., mengatakan pihaknya akan terus mengawal pengaduan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya meminta keterangan anggota kelompok tani, tetapi juga harus menelusuri proses pengadaan hingga pertanggungjawaban aset.
“Persoalan ini harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan hanya berhenti pada klarifikasi warga. Dokumen pengadaan, serah terima, izin penggunaan dan pemindahan alat, hingga pertanggungjawaban pemanfaatannya harus ditelusuri. Semua pihak yang berkaitan perlu dimintai keterangan,” tegas Azohirri.
Ia juga meminta Unit Tipidkor Polres Lampung Timur dan Inspektorat bekerja profesional serta mengungkap persoalan berdasarkan dokumen dan pemeriksaan lapangan.
“Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti penyalahgunaan aset atau tindak pidana, kami meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tandasnya.
Hingga berita ini disusun, dasar penyewaan, izin pemindahan excavator ke Palembang, serta pertanggungjawaban penggunaan alat tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Nilai Rp1,7 miliar yang tercantum dalam SIRUP merupakan pagu anggaran, sehingga realisasi pembayaran dan penggunaan anggarannya perlu dibuktikan melalui dokumen pengadaan dan keuangan.
Redaksi masih membuka ruang bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur, pengurus Kelompok Tani Mekar, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan ini. (Tim)













