Dugaan Perubahan Spesifikasi Baja WF 250 Menjadi Pipa 4 Inci Disorot, Transparansi Proyek Dinas Bina Marga Dipertanyakan
JAKARTA – busernet.co.id // Total Info dan Statistik (TIS), lembaga pengkajian, informasi, dan transparansi publik, mendesak Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pejaten di Jalan Warung Jati Barat, Jakarta Selatan.
Desakan tersebut muncul menyusul temuan pemantauan lapangan yang menurut TIS mengindikasikan adanya dugaan perubahan spesifikasi material struktur utama jembatan. TIS meminta agar persoalan itu ditelusuri secara objektif guna memastikan kesesuaian antara dokumen kontrak, spesifikasi teknis, pelaksanaan pekerjaan, dan realisasi pembayaran.
Direktur TIS, Saut M.S., S.T., menegaskan bahwa pemeriksaan diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap pembangunan fasilitas umum yang menggunakan anggaran pemerintah.
“Kami meminta Inspektorat Pemprov DKI Jakarta segera mengadakan audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu atas proyek pembangunan fasilitas publik di bawah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026,” ujar Saut.
Proyek pembangunan JPO Pejaten tersebut dikerjakan oleh PT Tri Putra Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp11.128.029.437,00, atau sekitar Rp11,12 miliar.
Dugaan Perubahan Spesifikasi Struktur Utama
TIS menyoroti dugaan perubahan material pada bagian kuda-kuda dan tiang gelagar JPO Pejaten. Berdasarkan keterangan Saut, material yang tercantum dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) diduga berbeda dengan kondisi yang terlihat di lapangan.
Saut menyebut dokumen RAB mencantumkan pekerjaan penyediaan baja struktur Grade 250 dengan kuat leleh 250 MPa, dengan volume yang disebut mencapai 79.738,34 kilogram.
Namun, berdasarkan pengamatan TIS, sejumlah bagian struktur yang dipersoalkan diduga menggunakan besi pipa berdiameter 4 inci, bukan baja profil WF 250 sebagaimana yang mereka pahami tercantum dalam perencanaan.
“Kami menduga perubahan dari baja WF 250 menjadi besi pipa 4 inci ini perlu diperiksa secara teknis. Kami juga memperkirakan terdapat potensi selisih volume baja hingga sekitar 10 ton. Angka tersebut harus dibuktikan melalui pengukuran fisik dan pencocokan dengan dokumen kontrak,” jelas Saut.
Menurut TIS, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan secara visual. Inspektorat perlu menelusuri jenis material, dimensi, berat aktual, volume pekerjaan, spesifikasi yang disetujui, serta dasar pembayaran kepada penyedia.
Saut juga menyoroti metode perhitungan harga material. Ia menilai perbedaan satuan pembayaran antara berat baja dan panjang pipa dapat memengaruhi perhitungan biaya apabila tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
Karena itu, TIS meminta agar dugaan selisih volume dan potensi ketidaksesuaian pembayaran tidak dibiarkan menjadi asumsi, melainkan diuji melalui audit teknis dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perbandingan JPO Pejaten dan JPO Ciracas
TIS turut membandingkan kondisi struktur JPO Pejaten dengan JPO GOR Ciracas. Menurut hasil pengamatan lembaga tersebut, terdapat perbedaan yang dinilai perlu ditelusuri, khususnya pada bagian kuda-kuda dan tiang gelagar.
JPO GOR Ciracas disebut menggunakan struktur baja WF 250 yang menurut TIS tampak kokoh. Sementara itu, pada JPO Pejaten, penggunaan material yang diduga berupa pipa besi 4 inci menjadi salah satu poin yang dipersoalkan.
Perbedaan juga disorot pada konstruksi rangka atap tangga. TIS menyebut bentangan gording sebagai dudukan rangka atap berbahan besi hollow di JPO Pejaten terlihat dibuat dalam tiga baris dengan pola sambungan potong, sedangkan pada JPO Ciracas disebut terdapat empat baris bentangan utuh.
Bagi TIS, perbedaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan struktur, serta ketentuan kontrak masing-masing proyek.
Sebab, perbedaan tampilan atau desain arsitektur tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Penilaian harus didasarkan pada kesesuaian konstruksi terhadap persyaratan teknis dan keselamatan yang berlaku.
Perbedaan Fasad Bukan Alasan Mengubah Spesifikasi Struktur
Saut menanggapi penjelasan mengenai perbedaan desain JPO yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Menurutnya, JPO Pejaten mengusung tema green lifestyle dengan ornamen menyerupai pohon, sedangkan JPO GOR Ciracas menampilkan konsep sporty yang menyesuaikan lingkungan sekitar kawasan olahraga.
Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan fasad atau tampilan arsitektur harus dibedakan dari perubahan struktur utama bangunan.
“Benar bahwa pembangunan JPO di wilayah DKI Jakarta dapat menyesuaikan kearifan lokal dan karakter arsitektur masing-masing. Akan tetapi, fasad merupakan bagian tampilan atau ornamen bangunan. Hal itu tidak otomatis menjadi alasan untuk mengubah spesifikasi struktur utama yang telah ditetapkan dalam kontrak,” tegas Saut.
TIS meminta agar penjelasan teknis dari pihak pelaksana maupun pejabat terkait disampaikan secara terbuka dan disandingkan dengan dokumen perencanaan serta hasil pemeriksaan fisik.
TIS Minta Dugaan Keterlibatan Pihak Terkait Ditelusuri
TIS juga meminta Inspektorat menelusuri proses pengambilan keputusan apabila memang ditemukan perubahan material atau spesifikasi pada pekerjaan JPO Pejaten.
Saut menduga persoalan tersebut perlu diperiksa dengan melibatkan unsur pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Bina Marga, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta PT Tri Putra Karya selaku pelaksana proyek.
Meski demikian, dugaan mengenai keterlibatan atau kesepakatan antar-pihak tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, dan hasil audit. Belum dapat disimpulkan adanya persekongkolan ataupun kerugian keuangan negara hanya berdasarkan pengamatan visual.
“Jika memang terdapat perubahan pekerjaan atau efisiensi anggaran, mekanismenya harus jelas, transparan, dan sesuai ketentuan kontrak. Perubahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi, bukan justru menimbulkan dugaan penurunan spesifikasi pekerjaan utama,” tandas Saut.
Empat Tuntutan TIS kepada Inspektorat DKI Jakarta
Demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan fasilitas publik, TIS menyampaikan empat tuntutan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
Pertama, melakukan inspeksi mendadak dan audit fisik lapangan terhadap proyek JPO Pejaten, termasuk memeriksa material, dimensi, sambungan struktur, volume pekerjaan, serta kesesuaian dengan gambar dan spesifikasi kontrak.
Kedua, melaksanakan audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu terhadap proses pengadaan, dokumen kontrak, perubahan pekerjaan atau Contract Change Order (CCO), perhitungan volume riil, dan realisasi pembayaran.
Ketiga, meminta klarifikasi dari seluruh pihak terkait, meliputi PPK/PPTK Dinas Bina Marga DKI Jakarta, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan direksi PT Tri Putra Karya, agar persoalan dapat ditelusuri secara menyeluruh dan berimbang.
Keempat, mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran, termasuk meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti bertanggung jawab serta memulihkan kerugian keuangan daerah apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kerugian.
TIS berharap Inspektorat DKI Jakarta memberikan respons terhadap laporan dan desakan tersebut, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan infrastruktur yang memenuhi standar teknis.
“Kami berharap Inspektorat memberikan respons cepat dan mengambil langkah tegas berdasarkan hasil pemeriksaan. Yang kami dorong adalah transparansi, akuntabilitas, serta kepastian bahwa fasilitas publik dibangun sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku,” tutup Saut.
Catatan redaksi: Dugaan perubahan spesifikasi, selisih volume, dan potensi penyimpangan dalam pemberitaan ini merupakan keterangan serta penilaian yang disampaikan TIS dan belum dinyatakan terbukti melalui audit resmi. Klarifikasi dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta, konsultan terkait, dan PT Tri Putra Karya diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang.
(Wn)













