SUMEDANG – busernet.co.id // Solidaritas Insan Media dan Penulis (SIMPE) mendatangi Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyoroti dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar oleh pihak industri. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Sumedang itu dipimpin langsung Ketua SIMPE, Edi Sutyo, S.H., dan diwarnai kritik serta desakan agar persoalan tersebut ditindaklanjuti secara serius.
Dalam pertemuan tersebut, SIMPE menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak menerima, bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan industri yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ketua SIMPE, Edi Sutyo, S.H., menyampaikan bahwa dugaan penyimpangan distribusi solar bersubsidi harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi merugikan masyarakat serta membebani keuangan negara.
“Kami datang membawa aspirasi rakyat. BBM subsidi itu untuk petani, nelayan, ojek, sopir angkot, dan masyarakat yang berhak menerima, bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan industri. Jika terbukti ada penyimpangan, persoalan ini harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Edi.
SIMPE Soroti Dugaan Modus Pembelian Solar
SIMPE mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dan temuan lapangan yang mereka bawa dalam pertemuan tersebut, terdapat indikasi dugaan pembelian solar bersubsidi dalam jumlah besar oleh oknum yang diduga berkaitan dengan kegiatan industri di wilayah Sumedang.
Dugaan modus yang disoroti meliputi pembelian menggunakan jeriken, kendaraan yang diduga telah dimodifikasi, hingga kemungkinan keterlibatan oknum dalam rantai distribusi di SPBU.
Meski demikian, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan dan penyelidikan oleh instansi berwenang. Pihak-pihak yang disebut atau diduga terlibat juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Edi Sutyo menegaskan, apabila ditemukan bukti pelanggaran, SIMPE siap membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) serta pihak Pertamina agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu dasar hukum yang relevan dalam penanganan dugaan penyalahgunaan BBM. Penerapan pasal dan ancaman sanksi pidana harus disesuaikan dengan bentuk perbuatan, unsur pelanggaran, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Tiga Tuntutan SIMPE kepada DPRD Sumedang
Dalam forum tersebut, SIMPE menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang.
Pertama, meminta DPRD mendorong pemeriksaan terhadap SPBU yang diduga melayani pembelian BBM subsidi secara tidak sesuai ketentuan. Apabila pelanggaran terbukti, SIMPE meminta agar tindakan tegas diberikan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Kedua, mendesak pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) bersama instansi terkait ke sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan solar bersubsidi, termasuk kawasan industri di Kabupaten Sumedang.
Ketiga, meminta DPRD mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi dan menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu.
SIMPE menilai pengawasan distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara konsisten agar alokasinya benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Komisi II DPRD Siap Tindak Lanjuti Laporan
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan itu, menyatakan akan menindaklanjuti laporan SIMPE dengan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Pertamina, serta perwakilan industri.
Salah satu anggota Komisi II disebut mengapresiasi masukan yang disampaikan SIMPE dan menegaskan pentingnya memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai peruntukannya.
“Kami mengapresiasi SIMPE. Ini menjadi pengingat bagi kami bahwa BBM subsidi harus tepat sasaran,” ujar salah satu anggota Komisi II sebagaimana dikutip dalam keterangan yang disampaikan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk mengawal penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Sumedang. SIMPE berharap tindak lanjut DPRD tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut pada langkah pengawasan konkret, pemeriksaan lapangan, serta koordinasi dengan instansi berwenang.
Masyarakat pun menantikan keterbukaan hasil tindak lanjut agar dugaan penyimpangan dapat diperiksa secara objektif dan distribusi BBM bersubsidi benar-benar terlindungi dari praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.
Tim Busernet













