RIAU,// Busernet.co.id // Penanganan laporan Bambang Saputra di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menjadi sorotan. Pasalnya, setelah berjalan sekitar delapan bulan, laporan yang ditangani melalui Subdit 2 Ditreskrimum Polda Riau tersebut dinilai belum memberikan kepastian hukum yang diharapkan pelapor.
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Dr. (Hc.) TB. Rahmad Sukendar, mendesak Kapolda Riau agar turun tangan mengevaluasi penanganan perkara tersebut.
Rahmad menilai, lamanya proses penanganan laporan harus menjadi perhatian pimpinan kepolisian. Menurutnya, masyarakat yang melaporkan suatu perkara berhak mendapatkan informasi perkembangan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sudah sekitar delapan bulan kasus ini berjalan, tetapi Bambang Saputra masih menunggu kepastian. Ada apa dengan penanganan laporan ini? Kapolda Riau harus tegas dan memastikan jajarannya bekerja profesional. Jangan sampai laporan masyarakat berlarut-larut tanpa kejelasan,” tegas Rahmad Sukendar.
SP2HP Mencatat Pemeriksaan 16 Saksi
Berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 25 Mei 2026, bernomor B/348.a/VI/RES.1.2./2026/Ditreskrimum, penyidik menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap 16 orang saksi, termasuk pelapor Bambang Saputra, telah dilakukan.
Dokumen tersebut juga menyebutkan pengumpulan data dan dokumen terkait perkara masih menjadi bagian dari proses penyelidikan. Selain itu, terdapat rencana pemeriksaan tambahan terhadap tiga orang, yakni Hermawan, Endang, dan Riko.
Namun, menurut Rahmad, perkembangan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan mengenai tahapan penanganan selanjutnya, termasuk status pemeriksaan tambahan dan pengumpulan dokumen yang diperlukan.
BPI KPNPA RI meminta Polda Riau menyampaikan perkembangan secara transparan agar pelapor mengetahui sejauh mana laporan tersebut ditangani.
Rahmad Sukendar: Jangan Hanya Ganti Pimpinan, Kinerja Harus Berubah
Rahmad juga melontarkan kritik terhadap pelaksanaan reformasi kepolisian yang menurutnya harus dibuktikan melalui perubahan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, pergantian pimpinan di tubuh Polri semestinya diikuti perbaikan kinerja hingga ke jajaran kewilayahan. Tanpa perubahan nyata, menurutnya, masyarakat akan terus mempertanyakan efektivitas pembenahan institusi kepolisian.
“Jangan ganti pimpinan Polri, tetapi pola kinerja jajaran di wilayah tidak ada perubahan. Jangan sampai semuanya hanya omon-omon saja. Kita membutuhkan tindakan nyata dari pimpinan Polri, bukan sekadar pencitraan,” tegas Rahmad.
Ia menambahkan, komitmen Polri untuk masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Menurutnya, masyarakat datang melapor karena mengharapkan perlindungan hukum dan keadilan. Karena itu, setiap laporan harus mendapatkan penanganan sesuai prosedur dan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan Perkara Tidak Boleh Diskriminatif
Rahmad juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak menimbulkan persepsi bahwa kemampuan ekonomi pelapor memengaruhi tindak lanjut laporan.
“Penegakan hukum tidak boleh membeda-bedakan masyarakat berdasarkan kemampuan ekonominya. Setiap laporan harus ditangani secara profesional berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia meminta penyidik menjelaskan apabila terdapat kendala dalam proses penyelidikan, termasuk apabila masih diperlukan keterangan saksi, dokumen, atau alat bukti tambahan.
Menurut Rahmad, keterbukaan informasi perkembangan perkara merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Kapolda Riau Diminta Evaluasi Penanganan Laporan
BPI KPNPA RI secara khusus meminta Kapolda Riau melalui Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) mengevaluasi penanganan laporan Bambang Saputra yang disebut berada di lingkungan Subdit 2 Ditreskrimum Polda Riau.
Rahmad berharap evaluasi tersebut dapat memastikan seluruh tahapan penyelidikan berjalan efektif, termasuk tindak lanjut pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan.
Ia menegaskan bahwa evaluasi bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik dalam menilai fakta dan alat bukti, melainkan untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur serta hak pelapor atas informasi perkembangan perkara terpenuhi.
Lamanya proses penyelidikan, kata dia, tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran oleh penyidik. Namun, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi agar setiap kendala dapat dijelaskan secara proporsional.
BPI KPNPA RI Akan Terus Mengawal Kepastian Hukum
Rahmad menegaskan, BPI KPNPA RI akan terus mendorong agar laporan Bambang Saputra memperoleh kejelasan mengenai langkah penanganan selanjutnya.
“Kami meminta Kapolda Riau melalui Dirreskrimum turun tangan dan memastikan laporan Bambang Saputra segera ditindaklanjuti. Jika memang terdapat bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan sesuai aturan. Jika masih ada kekurangan bukti, sampaikan secara jelas apa yang perlu dilengkapi. Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan karena terlalu lama menunggu kepastian,” pungkasnya.
Ia berharap pimpinan Polri tidak hanya menyampaikan komitmen pembenahan institusi, tetapi juga memastikan perubahan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang nyata.
Bagi BPI KPNPA RI, kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun kemampuan finansial. Karena itu, penanganan laporan Bambang Saputra diharapkan segera memperoleh kejelasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
(Rezza)













