SAMPANG, – Pernyataan Bupati Sampang yang menjamin hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikembalikan secara utuh kepada masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, kini berhadapan dengan realitas pahit yang dirasakan warga di tingkat bawah.
Bagi masyarakat yang setiap hari harus melewati jalan rusak, berlubang, dan tak kunjung tersentuh pembangunan, pernyataan tersebut bukan sekadar janji yang ditunggu realisasinya, melainkan kalimat yang mengundang tanda tanya besar: ke mana hasil pajak rakyat, jika untuk memperbaiki jalan kampung saja warga masih harus merogoh kocek sendiri?
Dalam pernyataannya pada Kamis (14/10), Bupati menegaskan:
“Hasil dari pembayaran PBB-P2 tersebut dipastikan akan dikembalikan secara utuh kepada masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.”
Kalimat itu terdengar meyakinkan. Namun, bagi sebagian warga, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa lantang pejabat berbicara tentang pajak, melainkan seberapa nyata pembangunan bisa dirasakan masyarakat.
JANGAN CUMA JAGO MENAGIH, TAPI LEMAH MEMBUKTIKAN!
Di sejumlah wilayah desa, keluhan tentang kondisi jalan poros, jalan tani, hingga akses jalan kampung masih terus terdengar. Tak sedikit warga yang mengaku harus mengandalkan swadaya untuk memperbaiki akses jalan yang mereka gunakan setiap hari.
Mulai dari urunan semen, pasir, hingga tenaga kerja, semuanya dilakukan secara gotong royong. Ironisnya, masyarakat yang telah menjalankan kewajibannya membayar pajak masih harus kembali mengeluarkan uang pribadi demi mendapatkan akses jalan yang layak.
Mat, warga Banyuates, melontarkan kritik pedas terhadap kondisi yang menurutnya belum sejalan dengan janji pembangunan pemerintah.
“Bupati ngomong pajak dikembalikan untuk sarana memadai, tapi coba lihat ke kampung kami. Tadek buktinya! Jalan rusak, yang memperbaiki tetap warga sendiri. Soro swadaya terus dari dulu. Kalau bukan warga yang bergerak, jalan kami mau sampai kapan dibiarkan?” celetuknya.
Keluhan tersebut menjadi potret kekecewaan warga yang berharap pembangunan tidak berhenti pada pernyataan resmi, melainkan benar-benar hadir di lingkungan tempat mereka tinggal.
Bagi masyarakat, pajak bukanlah sumbangan sukarela yang boleh ditagih tanpa penjelasan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.
Karena itu, ketika pemerintah berbicara mengenai pengembalian pajak melalui pembangunan, wajar apabila masyarakat menuntut bukti, pemerataan, serta kejelasan program yang dapat dirasakan langsung.
RAKYAT DIMINTA TAAT PAJAK, LALU SIAPA YANG MENJAMIN HAK RAKYAT?
Kritik warga lainnya bahkan lebih tajam.
“Mon ngomong pajak ghampangan, tape mon urusan jalan, tolong tengguk dulu. Kami taat bayar, tapi mana hak kami? Jangan cuma janji-janji. Rakyat butuh bukti, bukan cerita!” ujar seorang warga.
Sindiran tersebut bukan semata-mata persoalan jalan rusak. Lebih jauh, ada pertanyaan mengenai keadilan pembangunan: apakah masyarakat di pelosok desa memperoleh perhatian yang sebanding dengan kewajiban yang mereka tunaikan?
Jangan sampai masyarakat terus diminta disiplin membayar pajak, sementara persoalan infrastruktur di lingkungan mereka hanya berulang dari tahun ke tahun tanpa penjelasan yang memadai.
Pemerintah daerah tentu memiliki program, perencanaan, serta keterbatasan anggaran yang perlu diperhitungkan. Namun, alasan tersebut semestinya disertai keterbukaan informasi, skala prioritas yang jelas, dan penjelasan mengenai kapan kebutuhan mendesak masyarakat akan ditangani.
JANJI SUDAH DIUCAPKAN, SEKARANG TUNJUKKAN HASILNYA!
Kini, masyarakat menunggu lebih dari sekadar pernyataan bahwa pajak akan dikembalikan kepada rakyat. Warga membutuhkan bukti konkret berupa jalan yang layak, akses pertanian yang memadai, jembatan yang aman, serta pembangunan yang tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Pemerintah Kabupaten Sampang perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai alokasi penerimaan PBB-P2, program pembangunan yang dibiayai, serta mekanisme penentuan prioritas infrastruktur di setiap wilayah.
Perlu ditegaskan, penerimaan PBB-P2 tidak serta-merta menjadi anggaran yang seluruhnya diperuntukkan bagi satu jenis pembangunan. Namun, apabila pemerintah menyampaikan bahwa hasil pajak dikembalikan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana, publik berhak meminta penjelasan mengenai bentuk realisasi dan manfaatnya.
Sebab, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata manis, melainkan melalui kebijakan yang dapat diperiksa dan hasil yang dapat dirasakan.
Jangan sampai rakyat hanya menjadi pihak yang selalu diingat ketika pemerintah membutuhkan pemasukan, tetapi terlupakan ketika rakyat membutuhkan pelayanan.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat Sampang bukan perlombaan siapa paling pandai merangkai janji, melainkan siapa yang benar-benar mampu membuktikannya.
Jika pajak disebut kembali kepada rakyat, biarkan jalan-jalan desa menjadi salah satu bukti nyatanya. Jangan sampai janji terdengar sampai ke pelosok, tetapi pembangunan justru berhenti sebelum tiba di depan rumah warga.(red)













