KAB. SUKABUMI, Busernet.co.id — Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyiapkan penataan perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas birokrasi, memperjelas pembagian kewenangan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (15/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi itu dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas yang menyampaikan jawaban Bupati Sukabumi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam jawaban tersebut, Bupati Sukabumi menyampaikan apresiasi atas berbagai saran, masukan, dan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan penyempurnaan substansi Raperda agar penataan kelembagaan pemerintahan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Menurut Bupati, penataan perangkat daerah tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, tetapi juga harus mampu memperjelas pembagian tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Langkah ini diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus meningkatkan kecepatan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Selain memperhatikan aspek kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menentukan struktur organisasi. Perencanaan tersebut mencakup kebutuhan belanja pegawai dan biaya operasional agar tetap proporsional serta sesuai dengan kapasitas anggaran daerah.
Penataan perangkat daerah juga diarahkan untuk membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, penempatan aparatur akan disesuaikan dengan kualifikasi, kompetensi, serta kebutuhan organisasi sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan penyempurnaan Raperda yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan demikian, perubahan susunan perangkat daerah diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian organisasi, melainkan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.
(Wn)













