Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Pembangunan JPO Pejaten Di Sorot, Perbedaan Material Dengan JPO Ciracas Jadi Pertanyaan

rilliswawan
×

Pembangunan JPO Pejaten Di Sorot, Perbedaan Material Dengan JPO Ciracas Jadi Pertanyaan

Sebarkan artikel ini
IMG 20261015 WA0018

JAKARTA, Busernet.co.id — Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pejaten di Jalan Warung Jati Barat, Jakarta, menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai perbedaan desain dan spesifikasi material dengan JPO GOR Ciracas yang dibangun pada tahun anggaran 2026 oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

IMG 20261015 WA0017

Sorotan tersebut disampaikan Saut, S.T., Direktur Eksekutif Total Info dan Statistik. Ia mempertanyakan perbedaan konstruksi rangka atap kedua JPO tersebut, terutama pada penggunaan material baja dan konfigurasi rangka penyangga.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, pembangunan JPO Pejaten dilaksanakan oleh PT Tri Putra Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp11.128.029.437 atau sekitar 93 persen dari pagu anggaran. Masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 210 hari kalender, dengan PT Daffa Brothers Cons sebagai konsultan pengawas.

Sementara itu, pembangunan JPO GOR Ciracas dikerjakan oleh PT Pangindho Ham Mbue.

Perbedaan Material Rangka Atap Jadi Sorotan

Dalam pantauan yang disampaikan kepada media, terdapat perbedaan pada material dan konfigurasi rangka atap kedua JPO. Pada JPO GOR Ciracas, rangka yang menjadi perhatian disebut menggunakan baja profil WF 250. Adapun JPO Pejaten menggunakan pipa besi dengan spesifikasi yang dijelaskan berbeda dari konstruksi di Ciracas.

Perbedaan juga disorot pada konfigurasi gording sebagai dudukan rangka atap. JPO GOR Ciracas disebut menggunakan empat baris gording, sedangkan JPO Pejaten menggunakan tiga baris.

Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara gambar perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan realisasi konstruksi di lapangan.

Namun, perbedaan desain maupun material pada dua bangunan tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Penilaiannya perlu mengacu pada dokumen Detail Engineering Design (DED), spesifikasi kontrak, perhitungan struktur, serta hasil pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

Saut Menduga Ada Potensi Selisih Volume Baja

Saut, S.T., menyampaikan dugaan adanya potensi selisih volume baja dalam pelaksanaan pembangunan JPO Pejaten. Ia memperkirakan kelebihan volume baja dapat mencapai 10 ton, dengan asumsi harga Rp43.000 per kilogram.

“Jika dikalkulasikan dengan harga Rp43.000 per kilogram dikalikan 10.000 kilogram, nilainya mencapai Rp430 juta,” ungkap Saut.

Menurut dia, dugaan tersebut perlu ditelusuri dengan membandingkan perhitungan konsultan perencana dan volume material yang benar-benar digunakan di lapangan.

Saut juga mempertanyakan alasan penggunaan material yang berbeda apabila memang terdapat perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Jika ada kelebihan anggaran, seharusnya mekanisme perubahan pekerjaan dilakukan sesuai ketentuan kontrak, termasuk melalui Contract Change Order (CCO) apabila memenuhi persyaratan. Jangan sampai perubahan pekerjaan utama justru menghasilkan kualitas yang lebih rendah,” tegasnya.

Ia meminta Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan JPO Pejaten. Ia juga mendorong Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dugaan kelebihan volume baja senilai Rp430 juta tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen perencanaan, daftar kuantitas pekerjaan, bukti pengadaan material, pengukuran lapangan, dan hasil pemeriksaan teknis. Angka tersebut belum dapat dipastikan sebagai kerugian keuangan negara tanpa pemeriksaan dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PPTK: Desain JPO Disesuaikan dengan Tema Lokasi

Menanggapi sorotan tersebut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Semporanto Pandapotan Marpaung, menjelaskan bahwa desain JPO yang dibangun Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sejak 2018 mengusung tema yang diselaraskan dengan nilai kearifan lokal dan karakter lingkungan di sekitar lokasi.

Menurut Semporanto, JPO Pejaten mengangkat tema green lifestyle dengan kesan penghijauan melalui bentuk pohon pada fasad arsitekturnya. Sementara itu, JPO GOR Ciracas mengusung tema sporty yang disesuaikan dengan keberadaan gedung olahraga di sekitarnya.

“Untuk mencapai desain JPO tersebut, masing-masing lokasi memiliki item pekerjaan yang berbeda, menyesuaikan kebutuhan desain yang akan digunakan,” jelas Semporanto dalam keterangannya.

Ia menambahkan, desain JPO Pejaten yang sedang dibangun menggunakan rangka atap pipa besi dengan spesifikasi yang disebutnya sebagai Sch 4 inch. Material tersebut dipasang dengan jarak sekitar empat meter, baik pada bagian gelagar maupun area tangga.

Semporanto menegaskan bahwa penggunaan item pekerjaan tersebut telah mengacu pada gambar Detail Engineering Design (DED) yang diunggah melalui sistem INAPROC e-Katalog versi 6.

“Penggunaan item-item pekerjaan ini telah melalui perhitungan serta desain yang sesuai dari konsultan perencanaan pembangunan JPO Pejaten. Saat ini pekerjaan masih dalam tahap pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Penjelasan PPTK tersebut menegaskan bahwa perbedaan desain kedua JPO didasarkan pada konsep arsitektur dan kebutuhan masing-masing lokasi. Meski demikian, kesesuaian spesifikasi material, volume pekerjaan, dan mutu konstruksi tetap menjadi aspek yang dapat diverifikasi melalui dokumen teknis serta pemeriksaan langsung.

Kepala Dinas Bina Marga Belum Memberikan Tanggapan

Media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo, terkait perbedaan spesifikasi material, dugaan selisih volume baja, serta mekanisme pengawasan pembangunan JPO Pejaten.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban yang diterima dari yang bersangkutan.

Media Busernet.co.id akan membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan tambahan. Verifikasi lebih lanjut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik berjalan sesuai spesifikasi kontrak, memenuhi standar keselamatan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

(Wn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!