BOGOR, Busernet.co.id — Peredaran obat keras yang disinyalir berlangsung secara terbuka di kawasan Terminal Laladon, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan serius. Obat-obatan seperti Tramadol dan Hexymer disebut dapat diperoleh tanpa prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Bahkan, muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran aturan peredaran obat keras, tetapi juga keselamatan generasi muda serta kredibilitas penegakan hukum di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
Berdasarkan informasi dan hasil pemantauan yang disampaikan kepada redaksi, lokasi yang disebut menjadi tempat penjualan obat keras di sekitar Terminal Laladon tampak didatangi sejumlah pengendara sepeda motor secara bergantian. Di antara pengunjung tersebut terlihat anak-anak muda yang disebut datang untuk melakukan transaksi pembelian obat.
Dugaan Beking Oknum Anggota Harus Diusut
Hal yang lebih memprihatinkan adalah munculnya informasi bahwa aktivitas penjualan obat keras tersebut diduga mendapat perlindungan dari oknum anggota.
Apabila informasi tersebut terbukti, persoalan ini bukan lagi sekadar peredaran obat keras tanpa izin, melainkan juga menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Siapa oknum anggota yang disebut-sebut memberikan perlindungan? Benarkah ada pihak tertentu yang membuat aktivitas penjualan obat keras di Laladon terus berlangsung?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyelidikan yang objektif dan transparan, bukan melalui spekulasi ataupun tuduhan tanpa pembuktian.
Polsek Ciomas Diminta Bertindak, Jangan Biarkan Keresahan Berlarut
Keberadaan lokasi yang disebut menjual Tramadol dan Hexymer di kawasan Terminal Laladon turut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan penindakan aparat kepolisian setempat.
Terlebih, informasi mengenai aktivitas tersebut disebut telah mencuat dalam pemberitaan. Kondisi ini patut menjadi perhatian Polsek Ciomas dan Polres Bogor untuk memastikan apakah telah dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, atau tindakan hukum terhadap pihak yang terlibat.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika pelanggaran dikaitkan dengan oknum yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan aparat.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap laporan mengenai peredaran obat keras ditindaklanjuti secara profesional, tanpa pandang bulu.
Ancaman Pidana Penjual Obat Keras Tanpa Kewenangan
Peredaran obat keras tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Tramadol merupakan obat keras yang penggunaannya memerlukan pengawasan medis. Begitu pula obat yang dikenal sebagai Hexymer, yang mengandung trihexyphenidyl.
Ketentuan pidananya antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pasal 435 mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), dapat dipidana dengan:
– Pidana penjara paling lama 12 tahun; atau
– Pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
Sementara itu, Pasal 436 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dapat dipidana dengan:
– Pidana penjara paling lama 5 tahun; atau
– Pidana denda paling banyak Rp500 juta.
Penerapan pasal tersebut bergantung pada unsur pelanggaran yang dapat dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Kapolres Bogor Diharapkan Turun Tangan
Mencuatnya informasi mengenai peredaran obat keras di Terminal Laladon seharusnya menjadi perhatian serius jajaran Polres Bogor, khususnya satuan yang menangani tindak pidana peredaran sediaan farmasi.
Penindakan tidak cukup hanya menyasar penjual di lapangan. Jika ditemukan jaringan pemasok, pengendali usaha, ataupun pihak yang memberikan perlindungan secara melawan hukum, seluruhnya perlu ditelusuri sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila dugaan keterlibatan anggota memiliki dasar bukti, pemeriksaan oleh fungsi pengawasan internal, termasuk Propam, juga diperlukan.
Hukum tidak boleh kehilangan wibawanya hanya karena muncul nama oknum anggota dalam sebuah dugaan pelanggaran.
Publik menunggu langkah nyata aparat untuk memastikan bahwa kawasan Terminal Laladon tidak menjadi tempat peredaran obat keras yang membahayakan masyarakat, terutama generasi muda.
Hingga naskah ini disusun, redaksi belum mencantumkan keterangan resmi dari Polsek Ciomas, Polres Bogor, maupun pihak yang disebut terkait aktivitas penjualan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga prinsip pemberitaan yang akurat, berimbang, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.(Tim)













