SUKABUMI, — Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima hibah aset tanah dan bangunan senilai hampir Rp1,94 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penyerahan aset tersebut berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Kamis (8/10/2026).
Penyerahan ditandai dengan penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) antara Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI Irjen Pol Asep Guntur Rahayu dengan Bupati Sukabumi H. Asep Japar.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset, sekaligus peluncuran Sistem Informasi dan Manajemen Portofolio Aset Terintegrasi untuk Kemitraan (SIMPATIK) yang dikembangkan Pemkab Sukabumi.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI Irjen Pol Asep Guntur Rahayu menjelaskan, penyerahan aset merupakan bagian akhir dari rangkaian proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan.
Aset yang diserahkan kepada Pemkab Sukabumi terdiri atas dua bidang tanah beserta bangunan dengan luas total sekitar 19.700 meter persegi. Aset tersebut merupakan barang rampasan negara yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana korupsi.
“Dengan dikembalikan kepada Pemkab Sukabumi, aset ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Asep Guntur.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pemanfaatan aset rampasan negara lainnya yang dikelola KPK, termasuk kendaraan, sepanjang penggunaannya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.
“Saya berharap aset yang telah diserahkan dapat dirawat dan dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
KPK Apresiasi Digitalisasi Pengelolaan Aset
Dalam kesempatan tersebut, Asep Guntur turut mengapresiasi peluncuran SIMPATIK sebagai inovasi Pemkab Sukabumi dalam memperkuat tata kelola aset berbasis digital.
Menurutnya, penerapan sistem digital dapat membantu pemerintah melakukan penataan dan pengelolaan aset secara lebih efektif dibandingkan sistem konvensional.
Digitalisasi pengelolaan aset juga dinilai dapat meminimalkan berbagai risiko administrasi, termasuk berkas hilang, terselip, maupun kendala dalam proses pencatatan dan inventarisasi.
“Kami akan melakukan evaluasi ke depan terhadap aplikasi SIMPATIK sebagai produk Kabupaten Sukabumi, termasuk sejauh mana pelaksanaannya,” tutur Asep Guntur.
Bupati: Hibah Ini Merupakan Amanah
Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan bahwa hibah aset tersebut bukan sekadar pengalihan pengelolaan barang milik negara kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, aset tersebut merupakan amanah yang harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan efektif sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penyerahan hibah ini diharapkan tidak hanya menambah daftar inventaris aset Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan daerah,” ucap Asep Japar.
Bupati menambahkan, penyerahan BMN eks barang rampasan negara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah pusat, khususnya KPK, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menegaskan, pengelolaan aset pemerintah harus dilakukan secara profesional agar keberadaan aset tidak hanya tercatat dalam administrasi, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat.
“Saya berharap aset ini dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Terkait SIMPATIK, Bupati menyebut sistem tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Sukabumi dalam memperkuat pengelolaan aset melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Sistem ini diharapkan memudahkan pemerintah daerah mendata, menginventarisasi, serta memetakan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal agar dapat menjadi lebih produktif,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan dokumen dan sertifikat aset dari KPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari proses administrasi hibah dan pengelolaan aset daerah.
Dengan penyerahan tersebut, Pemkab Sukabumi diharapkan mampu memastikan aset eks barang rampasan negara dapat dikelola secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(wn)













