Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Galian C di Parung Panjang Tetap Beroperasi, Janji Penutupan Camat Dipertanyakan Publik

rilliswawan
×

Galian C di Parung Panjang Tetap Beroperasi, Janji Penutupan Camat Dipertanyakan Publik

Sebarkan artikel ini
IMG 20260923 WA0056

 

BOGOR, Busernet.co.id — Aktivitas galian C yang diduga belum mengantongi perizinan lengkap di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan publik. Perhatian masyarakat semakin menguat setelah sebelumnya muncul pernyataan dari Camat Parung Panjang yang menyebut kegiatan tersebut akan ditutup.

 

Pernyataan tersebut disampaikan saat camat dikonfirmasi mengenai pemberitaan dan aktivitas galian yang disebut berdampak terhadap lingkungan sekitar.

 

“Besok akan ditutup,” demikian pernyataan Camat Parung Panjang sebagaimana disampaikan kepada awak media.

 

Namun, berdasarkan pemantauan lanjutan yang dilakukan awak media untuk memastikan tindak lanjut pernyataan tersebut, aktivitas yang dimaksud disebut masih berlangsung. Dengan demikian, publik mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut pemerintah kecamatan setelah adanya pernyataan penutupan tersebut.

 

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sederhana: apakah penutupan benar-benar telah dilakukan, atau baru sebatas pernyataan?

 

Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena aktivitas pertambangan atau galian yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dipersyaratkan dapat berhadapan dengan ketentuan pidana pertambangan.

 

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

 

Sementara itu, PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha, termasuk izin seperti IUP dan SIPB sesuai jenis kegiatan pertambangannya. PP tersebut juga telah mengalami perubahan, antara lain melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.

 

Selain aspek perizinan pertambangan, apabila aktivitas tersebut terbukti menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah juga dapat menjadi bagian dari penanganan hukum. UU tersebut mengatur pengawasan, sanksi administratif, penyidikan hingga ketentuan pidana lingkungan hidup.

 

Bahkan, Pasal 112 UU 32/2009 mengatur ketentuan pidana terhadap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, apabila akibatnya terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Ketentuan ini tentu baru relevan apabila seluruh unsur hukumnya terbukti melalui proses pemeriksaan.

 

Dampak terhadap warga

 

Di lapangan, masyarakat sekitar disebut merasakan dampak aktivitas galian, mulai dari debu yang beterbangan hingga kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan, terutama ketika musim kemarau.

 

Wilayah Gerowong, misalnya, disebut mengalami kondisi yang semakin mengkhawatirkan akibat debu dari aktivitas kendaraan dan kegiatan galian. Keluhan masyarakat tersebut semestinya tidak hanya menjadi bahan pemberitaan, tetapi juga perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.

 

Persoalannya bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya aktivitas galian. Yang menjadi pertanyaan publik adalah status perizinannya, dampak lingkungannya, serta tindakan konkret pemerintah setelah persoalan tersebut mencuat.

 

Jika memang kegiatan tersebut tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan yang berlaku, masyarakat tentu berhak mengetahui langkah penegakan hukum yang dilakukan.

 

Publik menunggu tindakan, bukan sekadar pernyataan

 

Pernyataan Camat Parung Panjang mengenai rencana penutupan kini menjadi perhatian karena aktivitas di lokasi yang dipantau awak media disebut masih berjalan.

 

Karena itu, Satpol PP, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, serta aparat penegak hukum terkait perlu memberikan penjelasan mengenai status kegiatan tersebut.

 

Apakah sudah dilakukan pemeriksaan perizinan?

Apakah sudah ada surat teguran atau penghentian kegiatan?

Apakah lokasi telah diperiksa terkait dampak lingkungan?

Dan jika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum apa yang telah dilakukan?

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka.

 

Publik tidak membutuhkan janji penutupan semata. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap kegiatan usaha di wilayah Parung Panjang berjalan sesuai aturan, memiliki perizinan yang dipersyaratkan, serta tidak mengorbankan keselamatan dan lingkungan warga.

 

Hingga berita ini disusun, perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Camat Parung Panjang, Satpol PP Kabupaten Bogor, serta pihak pengelola kegiatan mengenai status perizinan.

(FR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!