CIBINONG, busernet.co.id ||Wilayah Kabupaten Bogor kembali menjadi pusat perhatian publik setelah merebaknya kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor I, Senin (14/9/2026).
Penindakan senyap yang diduga berkaitan dengan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan sengketa tanah tersebut menambah panjang daftar rentetan kasus hukum di wilayah Bumi Tegar Beriman. Sebelum isu OTT ini mencuat, kantor yang sama baru saja digeledah oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan skandal mafia tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tak hanya itu, pada Agustus lalu, KPK juga tengah mendalami penyidikan kasus insentif upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Maraknya penindakan hukum secara bertubi-tubi ini memicu sorotan tajam dari masyarakat. Rentetan kasus tersebut dinilai mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam tata kelola birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Desakan Audit Hulu: Inspektorat dan BPKAD Ikut Disorot
Menanggapi fenomena tersebut, sejumlah pihak menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada instansi hilir pelayanan publik seperti BPN. Aparat penegak hukum dan KPK didesak untuk turut memeriksa instansi pengawasan internal serta pengelola keuangan daerah guna membongkar akar permasalahan secara menyeluruh.
Dua instansi vital yang kini menjadi perhatian publik adalah:
-
Inspektorat Kabupaten Bogor: Sebagai pemegang fungsi pengawasan internal (internal auditor), berulangnya kasus hukum dan dugaan tangkap tangan memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan yang berjalan. Evaluasi mendalam hingga audit investigatif terhadap Inspektorat dinilai krusial untuk memastikan ada atau tidaknya pembiaran atas pelanggaran yang terjadi di instansi daerah.
-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor: Selaku otoritas pengelola keuangan dan aset, BPKAD memegang peranan kunci atas dokumen anggaran, hibah, hingga legalitas aset daerah. Penelusuran terhadap tata kelola aset dan dokumen keuangan di BPKAD dipandang penting untuk melacak potensi aliran dana tak wajar maupun sengketa lahan yang melibatkan aset daerah.
Tuntutan Pembersihan Total Birokrasi
Masyarakat Kabupaten Bogor kini menantikan langkah tegas dan menyeluruh dari aparat penegak hukum. Sikap kooperatif dari pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata perbaikan sistem dan pembersihan internal secara menyeluruh (total cleanse).
Langkah tegas dan transparan dari KPK beserta jajaran aparat penegak hukum sangat dinantikan publik demi memutus rantai korupsi serta mengembalikan integritas tata kelola birokrasi di Kabupaten Bogor.













