BOGOR, busernet.co.id || Dugaan aktivitas pengolahan material yang mengandung emas kembali mencuat di wilayah Kabupaten Bogor. Sebuah lokasi di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, diduga dimanfaatkan untuk mengolah lumpur mengandung emas dengan menggunakan sedikitnya empat unit gentong pengolahan (gelondong/trommel).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pengolahan mineral tersebut diduga telah beroperasi selama kurang lebih dua tahun di bawah pengelolaan seorang warga berinisial A. Masing-masing gentong pengolahan disebut memiliki kapasitas hingga 100 beban lumpur dalam satu kali proses.
Selain persoalan legalitas, aspek penggunaan bahan kimia dan potensi limbah berbahaya menjadi perhatian utama yang mendesak untuk ditelusuri.
Potensi Pelanggaran Lingkungan dan UU Minerba
Penggunaan bahan kimia beracun dalam pengolahan mineral emas berisiko menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki persetujuan lingkungan serta standar pengelolaan limbah yang sesuai prosedur teknis.
Tak hanya itu, asal-usul material lumpur yang diolah juga memunculkan pertanyaan kritis. Apabila material tersebut berasal dari Penambangan Tanpa Izin (PETI), penampung maupun pengolah dapat terjerat Pasal 161 UU Minerba (sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2025) mengenai penampungan dan pengolahan hasil tambang ilegal. Sementara itu, aktivitas pertambangan tanpa izin sendiri diatur dalam Pasal 158 UU Minerba dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Dampak pencemaran lingkungan juga dibayang-bayangi oleh ancaman pidana UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila terbukti melakukan Pembuangan limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin.
Aparat dan Dinas Terkait Didesak Turun Tangan
Merekabarnya informasi mengenai dugaan aktivitas pengolahan lumpur emas ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan dinas teknis terkait untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta uji laboratorium.
Penelusuran secara menyeluruh dinilai krusial untuk memastikan legalitas usaha, jenis bahan kimia yang digunakan, metode pembuangan limbah, hingga rantai pasok material dan hasil olahannya. Langkah tegas dan transparan sangat dinantikan publik demi mencegah potensi kerusakan lingkungan serta menjamin keselamatan warga di sekitar wilayah Sukajaya.













