BATAM, Busernet.co.id – Polemik dugaan penyalahgunaan perizinan usaha hiburan di Kota Batam semakin keras. Setelah mencuatnya penindakan terhadap lokasi yang diduga menjalankan kasino dan gelanggang permainan elektronik (gelper), kini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dituntut membuka terang bagaimana pengawasan terhadap izin usaha yang telah diterbitkan.
Dalam wawancara dengan awak media di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Kepala Dinas Ardi B Winata saat ditanya mengenai jumlah keseluruhan izin usaha yang telah diterbitkan menyampaikan dirinya tidak mengingat secara pasti karena jumlahnya sangat banyak.
Jawaban tersebut langsung melahirkan pertanyaan publik yang tidak kalah tajam: sebanyak apa izin diterbitkan, sebanyak apa pula pengawasan dilakukan? Jangan sampai pemerintah begitu mudah menerbitkan legalitas, tetapi begitu lemah ketika harus memastikan kegiatan usaha benar-benar sesuai dengan izin.
Persoalan menjadi serius apabila sebuah tempat memperoleh izin untuk menjalankan usaha hiburan, tetapi dalam praktiknya diduga digunakan untuk aktivitas yang tidak tercantum atau tidak diperbolehkan dalam perizinannya. Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar administrasi, tetapi dapat berujung pada sanksi administratif bahkan proses pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Izin bukan cek kosong. Izin bukan tameng. Dan izin bukan kartu kebal hukum.
Perizinan Berusaha berbasis risiko berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 menempatkan kepatuhan pelaku usaha sebagai objek pengawasan. Artinya, yang diperiksa bukan hanya keberadaan dokumen, tetapi juga kesesuaian kegiatan usaha dengan persyaratan dan legalitas yang dimiliki.
Di tingkat daerah, Perda Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan juga mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata, perizinan, pembinaan, pengawasan, sanksi administrasi hingga ketentuan pidana. Maka pertanyaan publik sangat jelas: apakah seluruh izin usaha hiburan di Batam benar-benar diawasi setelah diterbitkan?
Penggerebekan lokasi yang disebut Nagoya Game Zone, kawasan Business Centre, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, semakin membuka ruang pertanyaan tersebut. Dugaan aktivitas kasino dan gelper tentu harus dibuktikan melalui proses hukum. Namun peristiwa itu semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi usaha sejenis.
Jika sebuah lokasi terbukti menyalahgunakan izin, jangan hanya menyalahkan pengusahanya. Periksa juga sistem pengawasannya. Bagaimana kegiatan tersebut bisa berjalan? Apakah pernah ada pemeriksaan? Apakah pernah ada laporan masyarakat? Jika pernah, bagaimana tindak lanjutnya?
Sebaliknya, apabila sebuah usaha ternyata memiliki izin yang sah dan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan, pemerintah juga wajib memberikan kepastian hukum. Jangan sampai pengusaha yang patuh ikut menjadi korban akibat kaburnya kebijakan dan lemahnya komunikasi antarinstansi.
Yang lebih penting, jangan samakan izin dengan pembenaran terhadap perjudian. NIB, izin usaha, pembayaran pajak, maupun dokumen legalitas tidak dapat digunakan untuk membenarkan kegiatan pidana apabila memang terbukti terjadi.
Apabila pemeriksaan menemukan dugaan perjudian, aparat penegak hukum harus menentukan ketentuan pidana yang tepat berdasarkan fakta, alat bukti, serta waktu terjadinya peristiwa. Sejak 2 Januari 2026, KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku, sehingga penerapan pasal harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Jika ditemukan dugaan tindak pidana lain seperti narkotika atau perdagangan orang, penanganannya juga harus dipisahkan sesuai unsur pidananya. Jangan berhenti pada pengelola lapangan. Jika bukti menunjukkan adanya pihak yang mengendalikan, membiayai, atau turut serta, seluruh peran tersebut harus didalami penyidik sesuai hukum.
Kini publik meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam membuka data secara transparan: berapa izin usaha hiburan yang telah diterbitkan, berapa yang masih aktif, berapa yang telah diperiksa, berapa yang ditemukan tidak sesuai peruntukan, serta berapa yang sudah diberikan sanksi?
Pertanyaan berikutnya bahkan lebih menghantam: apakah pengawasan dilakukan secara rutin atau baru bergerak setelah lokasi menjadi sorotan media dan aparat penegak hukum?
Polsek Lubuk Baja dan Polres Batam juga harus menunjukkan perannya. Jika terdapat laporan mengenai dugaan tindak pidana, masyarakat berhak mengetahui bahwa laporan tersebut diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Penegakan hukum tidak boleh menunggu persoalan menjadi viral.
Pada akhirnya, publik tidak sedang meminta pemerintah menutup semua tempat hiburan. Yang dituntut adalah kepastian: usaha yang legal harus dilindungi, usaha yang menyimpang harus diperiksa, pelanggaran administratif harus dikenai sanksi, dan tindak pidana yang terbukti harus diproses tanpa pandang bulu.
Batam tidak boleh menjadi kota dengan izin yang kuat di atas kertas tetapi pengawasan yang lemah di lapangan. Pemko Batam dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus berani menjawab seluruh pertanyaan publik dengan data, bukan sekadar pernyataan normatif.
Izin boleh diterbitkan. Usaha boleh berjalan. Tetapi ketika legalitas diduga disimpangkan, tidak boleh ada tempat bersembunyi di balik selembar izin.
(Red/Team Busernet.co.id Batam)









