PASURUAN | busernet.co.id — Dugaan praktik “tangkap lepas” dalam penanganan perkara yang disebut berkaitan dengan perjudian online (judol) di wilayah Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mulai menjadi sorotan tajam. Persoalan ini bukan lagi sekadar tentang siapa yang ditangkap, tetapi menyentuh pertanyaan serius mengenai integritas proses penegakan hukum.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pada Senin, 17 Agustus 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, Unit Pidum Satreskrim Polres Pasuruan diduga mengamankan dua orang yang disebut berinisial atau bernama Roy, warga Dusun Dukuh Wetan, Desa Sumberejo, Kecamatan Winongan, serta Ayik, yang disebut berasal dari Dusun Banyu Biru, Desa Sumberejo.
Keduanya disebut diamankan di sekitar lokasi parkir Pemandian Alam Banyu Biru, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, karena diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online.
Namun, sorotan kemudian muncul setelah kedua orang tersebut dikabarkan tidak menjalani proses hukum lebih lanjut dan pada malam harinya disebut telah kembali ke masyarakat.
Lebih serius lagi, seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengklaim adanya dugaan uang tebusan sebesar Rp20 juta yang disebut berkaitan dengan pembebasan kedua orang tersebut.
“Benar, kedua pelaku Roy dan Ayik sudah dipulangkan dengan dugaan membayar uang tebusan senilai Rp20 juta,” ujar sumber tersebut.
Catatan penting: dugaan pembayaran uang Rp20 juta tersebut masih merupakan klaim sumber dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Tidak boleh ada vonis publik sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Justru karena itulah persoalan ini harus dibuka secara terang. Bila memang tidak ditemukan unsur pidana, aparat wajib menjelaskan dasar hukum pembebasan tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, publik berhak mengetahui mengapa proses hukum tidak dilanjutkan.
Pertanyaan yang lebih besar kini mengarah pada mekanisme penanganan perkara tersebut: siapa yang memerintahkan penangkapan, apa dasar pemeriksaannya, apakah ada barang bukti, bagaimana hasil pemeriksaan, dan atas dasar apa kedua orang tersebut kemudian dipulangkan?
Jangan sampai isu pemberantasan judol justru dihantam oleh dugaan yang jauh lebih berbahaya, yakni persepsi bahwa hukum dapat berhenti ketika muncul nominal tertentu.
Jika benar ada praktik meminta atau menerima uang sebagai imbalan pembebasan, persoalannya bukan lagi sekadar dugaan perkara perjudian online. Dugaan tersebut berpotensi menjadi persoalan serius menyangkut integritas aparat penegak hukum dan dugaan pelanggaran etik maupun hukum yang harus diperiksa secara objektif.
Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak benar, maka klarifikasi resmi dari institusi kepolisian menjadi sangat penting agar nama baik personel dan institusi tidak dirugikan oleh informasi yang belum terbukti.
Tim media telah berupaya meminta konfirmasi kepada salah satu anggota Buser Unit Pidum Satreskrim Polres Pasuruan berinisial AN, yang disebut ikut dalam pengamanan. Namun hingga pemberitaan ini disusun, yang bersangkutan disebut belum memberikan penjelasan substantif melalui WhatsApp.
Kini bola berada di tangan Polres Pasuruan dan Polda Jawa Timur. Publik membutuhkan penjelasan, bukan keheningan.
Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Timur juga patut didorong untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur, kode etik, konflik kepentingan, atau tindakan lain dalam proses penanganan perkara tersebut.
Penegakan hukum tidak boleh meninggalkan ruang abu-abu. Jika seseorang ditangkap, publik berhak mengetahui status hukumnya. Jika dilepaskan, harus jelas apa dasar dan alasannya. Jika ada tudingan uang tebusan, harus diperiksa secara serius dan dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Sebab perang melawan perjudian online tidak cukup hanya dengan melakukan penangkapan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap penangkapan berjalan transparan, setiap pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ada satu rupiah pun yang dapat membeli jalan keluar dari proses hukum.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata aparat. Benarkah terjadi “tangkap lepas” atau hanya tudingan tanpa dasar? Benarkah ada uang Rp20 juta atau tidak? Siapa yang bertanggung jawab atas proses tersebut?
Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui investigasi resmi, bukti, dan transparansi, bukan melalui rumor maupun saling lempar pernyataan.
Karena ketika dugaan penyalahgunaan kewenangan muncul di tengah perang terhadap judol, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya sebuah perkara—melainkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.













