Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan KhususWawancara

Mabes Polri Turun Hantam Dugaan Kasino dan Gelper Batam, Lalu Apa Peran Polres dan Polsek?

busernett88
×

Mabes Polri Turun Hantam Dugaan Kasino dan Gelper Batam, Lalu Apa Peran Polres dan Polsek?

Sebarkan artikel ini
IMG 20260815 WA0642

BATAM, Busernet.co.id – Turunnya Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penindakan terhadap lokasi yang diduga berkaitan dengan kasino dan gelper di Batam memunculkan pertanyaan keras yang layak dijawab secara terbuka: mengapa harus Mabes Polri yang turun langsung? Lalu apa fungsi dan tanggung jawab Polres serta Polsek jajaran yang selama ini berada di wilayah hukum Batam?

IMG 20260816 WA0060

Pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi institusi, melainkan bentuk kritik publik terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di daerah. Sebab, ketika sebuah dugaan aktivitas perjudian berada di wilayah hukum tertentu, masyarakat tentu berharap aparat setempat mampu mendeteksi, mencegah, dan menindak sejak awal apabila memang ditemukan pelanggaran.

Lebih tajam lagi, jika dugaan aktivitas gelper dan kasino telah menjadi bahan keresahan masyarakat, mengapa justru aparat dari tingkat pusat yang harus datang dan melakukan penyisiran? Apakah pengawasan di tingkat wilayah tidak berjalan maksimal? Ataukah diperlukan intervensi Mabes karena persoalan tersebut dianggap membutuhkan penanganan khusus? Pertanyaan ini harus dijawab dengan fakta, bukan sekadar pernyataan normatif.

IMG 20260816 WA0062

Pada Sabtu malam, 15 Agustus 2026, Tim Bareskrim Mabes Polri mendatangi lokasi yang disebut Nagoya Game Zone di depan Hotel Utama Nagoya, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja. Lokasi kemudian disterilkan dan dipasang garis polisi. Sebelumnya, pada siang hari, aparat juga melakukan tindakan terhadap F1 Club Batam di kawasan Planet Holiday.

Rentetan tindakan tersebut semakin membuat publik bertanya-tanya. Jika benar terdapat aktivitas yang melanggar hukum, bagaimana bisa lokasi-lokasi tersebut menjadi sasaran operasi Mabes Polri sebelum persoalan itu ditangani secara maksimal oleh aparat kewilayahan? Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan kesan bahwa pengawasan lokal baru bergerak setelah aparat pusat turun tangan.

Polres dan Polsek bukan sekadar papan nama institusi. Mereka memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah masing-masing. Karena itu, ketika muncul keresahan terkait dugaan perjudian, masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai langkah deteksi dini, pengawasan, serta penindakan yang telah dilakukan.

Namun demikian, publik juga harus menunggu hasil penyelidikan resmi. Sampai saat ini belum ada kepastian bahwa lokasi tersebut terbukti melakukan tindak pidana perjudian ataupun memiliki keterkaitan dengan narkotika. Dugaan tetaplah dugaan sampai dibuktikan melalui proses hukum. Justru karena itu, transparansi aparat menjadi sangat penting.

Jika hasil penyelidikan nantinya menemukan tindak pidana, maka persoalannya tidak boleh berhenti pada operator lapangan. Aparat harus mengurai siapa pengelola, bagaimana aktivitas itu berjalan, bagaimana aliran keuntungannya, dan apakah terdapat pihak lain yang terbukti terlibat.

Mabes Polri sudah turun. Bola kini berada di tangan aparat penegak hukum di Batam. Publik menunggu apakah operasi ini akan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan wilayah atau justru membuka pertanyaan yang lebih besar tentang efektivitas pengawasan selama ini.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan perang antar-kewenangan. Yang dibutuhkan adalah hukum yang bekerja, pengawasan yang nyata, dan penindakan yang tidak pandang bulu. Jika memang ada pelanggaran, bongkar sampai tuntas. Jika tidak ada pelanggaran, jelaskan secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya: kalau Mabes saja sampai turun menghantam, sebenarnya selama ini Polres dan Polsek jajaran Batam sedang melakukan apa?

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!