Garut – Busernet.co.id – Sebuah pernyataan sikap yang tegas dan berlandaskan pemahaman mendalam terhadap hakikat demokrasi perwakilan kembali menggema di ruang sidang parlemen daerah. Fraksi Partai Gerindra melangkah tegas meninggalkan ruangan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026. Langkah ini bukan sekadar reaksi sesaat, melainkan pernyataan akademis-politik yang lantang menegaskan: fungsi legislatif tidak boleh dikerdilkan menjadi sekadar stempel persetujuan belaka.
Ketua Fraksi Gerindra, Tatang Sumirat, menyampaikan dengan tegas dan penuh keyakinan bahwa kemitraan dengan pemerintah tidak berarti melepaskan kewajiban konstitusional untuk mengawasi dan mengkritisi setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Anggaran negara bukan sekadar kumpulan angka pada lembar dokumen, melainkan darah kehidupan rakyat yang mengalir ke seluruh sendi pembangunan. Anggaran adalah perwujudan nyata dari keadilan dan kesejahteraan yang diperjuangkan. Oleh karenanya, penetapannya tidak boleh diputuskan secara sepihak, apalagi keputusan sudah dipatok sebelum pembahasan dimulai. Jika proses yang dijalankan hanya sebatas menuruti tata cara prosedural semata dan menutup ruang bagi perbaikan substansi, maka kehadiran wakil rakyat menjadi tidak bermakna. Dan jika itu kenyataannya, maka lebih baik kami tinggalkan ruangan ini daripada membenarkan sesuatu yang tidak berpijak pada prinsip musyawarah yang sesungguhnya,” tegas Tatang Sumirat dengan nada yang berwibawa namun tetap santun.
Lebih lanjut ia menegaskan prinsip dasar kelembagaan: “Kami adalah mitra yang setara, sekaligus pengawas yang berdaulat. Menjadi mitra berarti bahu-membahu mewujudkan cita-cita pembangunan; menjadi pengawas berarti menjamin setiap langkah tetap berada pada jalur yang benar, adil, dan bermanfaat. Kedua fungsi itu harus berjalan beriringan, tidak boleh dikorbankan satu demi yang lain.”
Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa ruang demokrasi masih dijaga oleh mereka yang berani bersuara ketika aturan main mulai bergeser. Langkah Fraksi Gerindra ditempuh semata-mata demi menjaga agar setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar disalurkan secara tepat sasaran, dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Garut, dan tidak kehilangan rohnya sebagai amanah yang suci.
Pihak Fraksi menegaskan tetap siap duduk kembali dalam meja perundingan sejauh prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan perubahan substansi tetap dijunjung tinggi. Yang diperjuangkan bukanlah kemenangan kelompok, melainkan tegaknya kedaulatan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil atas nama mereka.
(M.A. Zakariyya SE – )













