Bungo, Busernet.co.id, 15/07/2026|| Keresahan mendalam kini dirasakan oleh sejumlah orang tua murid dan warga Kabupaten Bungo terkait kebijakan pembatasan peserta pawai peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini.

Selama puluhan tahun, pawai selalu menjadi momen ditunggu-tunggu untuk merayakan semangat kemerdekaan bersama anak-anak, namun tahun ini aturannya berubah drastis.
“Kami dari masyarakat ingin bertanya secara terbuka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, kenapa pawai untuk memeriahkan momen kemerdekaan Agustus yang ke-81 ini justru dibatasi? Kini hanya ada beberapa pleton saja yang diperbolehkan ikut berbaris di setiap kecamatan,” ungkap salah satu perwakilan warga dengan nada kecewa.
Warga menyampaikan bahwa ini adalah pengalaman pertama selama puluhan tahun acara perayaan kemerdekaan di Bungo mengalami pembatasan sedemikian rupa. Padahal persiapan sudah dimulai sejak bulan Juni lalu. Hari demi hari anak-anak berlatih dengan penuh semangat, menyisihkan waktu dan tenaga demi bisa tampil meriah menyambut hari kemerdekaan bangsa.
Kekecewaan ini semakin mendalam karena orang tua sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. “Kami sudah menyiapkan kostum untuk anak-anak dengan harga mulai dari Rp600.000 hingga Rp1.500.000 per setel. Sekarang kami bertanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Ana Lukita: mau dikemanakan kostum-kostum yang sudah kami persiapkan dengan susah payah ini?” ujar warga tersebut dengan nada haru.
Melihat kondisi ini, masyarakat memohon perhatian dan kebijaksanaan Bupati Bungo, H. Dedy Putra, S.H., M.Kn. Warga meminta penjelasan yang terbuka dan jujur: apa alasan mendasar yang membuat Dinas Pendidikan membatasi kegiatan yang sudah menjadi tradisi dan kebanggaan bersama ini, padahal selama bertahun-tahun berjalan baik dan mempererat rasa persatuan serta cinta tanah air.
“Kami berharap kebijakan ini bisa ditinjau kembali. Jangan sampai semangat nasionalisme dan kegembiraan anak-anak kita yang sudah terbangun tinggi-tinggi sejak lama justru padam karena aturan yang tiba-tiba berubah,” harap warga.
Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi yang terperinci dari pihak Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Daerah terkait latar belakang dan tujuan pembatasan tersebut. Masyarakat berharap jawaban yang transparan segera diberikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut dan kepentingan terbaik anak-anak serta semangat kemerdekaan tetap menjadi prioritas utama.
(Maskur)













