Bogor – Aktivitas pertambangan galian C yang diduga tidak mengantongi izin resmi dilaporkan marak terjadi di Kampung Sukagalih, Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut menjadi sorotan warga karena dinilai menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial di sekitar lokasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Senin (22/6/2026), aktivitas galian C tersebut diduga dikelola oleh seorang pengusaha yang dikenal dengan nama Agay bersama wakilnya, Galih. Kegiatan penambangan disebut telah berlangsung cukup lama dan diduga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Sejumlah warga mengaku merasa terganggu oleh lalu lalang kendaraan berat pengangkut material tambang yang melintas setiap hari. Selain menyebabkan kerusakan jalan, aktivitas tersebut juga menimbulkan debu yang dinilai mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.
“Kalau musim kemarau, debunya sangat parah. Jalan juga jadi cepat rusak,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain dampak debu dan kerusakan infrastruktur jalan, warga juga mengkhawatirkan potensi terjadinya longsor akibat aktivitas penggalian yang terus berlangsung.
Apabila terbukti tidak memiliki izin yang sah, aktivitas pertambangan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 158 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 109 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki persetujuan lingkungan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.
3. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Warga berharap pemerintah daerah serta aparat penegak hukum (APH) segera melakukan pengecekan dan penertiban terhadap aktivitas tersebut, termasuk memastikan legalitas operasional galian C yang berada di wilayah mereka.
“Kalau memang tidak berizin, kami berharap segera ditindak karena dampaknya sangat merugikan masyarakat,” ungkap warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak yang disebut sebagai pengelola maupun dari instansi terkait mengenai status perizinan aktivitas galian C tersebut.
Pewarta: ferdyansah













