Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Perkuat Basis hingga ke Desa, DPD ABPEDNAS Sulsel Gandeng Kejaksaan Luncurkan Program “Jaga Desa”

busernett88
×

Perkuat Basis hingga ke Desa, DPD ABPEDNAS Sulsel Gandeng Kejaksaan Luncurkan Program “Jaga Desa”

Sebarkan artikel ini
IMG 20260611 WA0018

 

MAROS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pelaku Bisnis Ekonomi Digital Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya fokus pada penguatan struktur organisasi, tetapi juga menghadirkan program nyata bagi masyarakat. Melalui kolaborasi strategis dengan instansi Kejaksaan, ABPEDNAS Sulsel meluncurkan program “Jaga Desa” sebagai langkah konkret dalam membangun desa yang mandiri, hukum, dan berdaya secara ekonomi.

IMG 20260611 WA0020

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD ABPEDNAS Sulsel, Akbar Sahabaka, saat ditemui di Warkop Labo Tambua, Maros, pada Kamis (11/06/2026). Menurutnya, penguatan organisasi hingga tingkat cabang (DPC) harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.

 

“Program ‘Jaga Desa’ antara Kejaksaan dan ABPEDNAS merupakan langkah konkret membangun desa. Kami tidak ingin sekadar membentuk pengurus, tapi juga membawa dampak nyata berupa perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi warga desa,” ujar Akbar.

 

 

Program “Jaga Desa” dirancang untuk menjembatani kebutuhan masyarakat desa akan kepastian hukum dan akses ekonomi digital. Dalam skema ini, Kejaksaan berperan memberikan penyuluhan hukum, pencegahan korupsi dana desa, serta perlindungan aset masyarakat. Sementara itu, ABPEDNAS bertugas melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa.

 

Akbar menjelaskan bahwa kehadiran DPC ABPEDNAS di 21 kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan adanya pengurus di tingkat kabupaten, pendampingan terhadap desa-desa dapat dilakukan lebih intensif dan merata.

 

“Kami optimis tahun ini seluruh DPC di 21 kabupaten/kota rampung terbentuk. Saat ini sisa tiga wilayah yaitu Luwu Utara, Bulukumba, dan Selayar. Begitu struktur lengkap, program Jaga Desa akan kita gencarkan secara serentak,” tambahnya.

 

Mengejar Ketertinggalan dengan Aksi Nyata. Akbar mengakui bahwa tantangan yang dihadapi cukup berat. Selama enam tahun kepengurusan sebelumnya, baru enam DPC yang terbentuk. Namun, di bawah kepemimpinannya, ABPEDNAS Sulsel bergerak cepat. Dalam enam bulan terakhir, 12 DPC telah berhasil dikukuhkan.

 

“Bagi saya, ini tantangan berat. Tapi kami langsung ‘tancap gas’. Alhamdulillah, 12 DPC sudah terbentuk. Kini fokus kami menyelesaikan tiga kabupaten tersisa dan memastikan program Jaga Desa berjalan efektif,” tegas Akbar.

 

Kolaborasi antara penegak hukum (Kejaksaan) dan asosiasi bisnis (ABPEDNAS) ini diharapkan menjadi model percontohan dalam pembangunan desa di Sulawesi Selatan. Masyarakat berharap, dengan adanya pendampingan hukum dan ekonomi yang terintegrasi, potensi desa di Sulsel dapat berkembang optimal tanpa terhambat oleh masalah hukum atau keterbatasan kemampuan para kepala desa.

 

Hingga berita ini diturunkan, persiapan teknis untuk implementasi program “Jaga Desa” di beberapa kabupaten prioritas tengah dimatangkan oleh pengurus DPD ABPEDNAS Sulsel bersama perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Syahid Pratama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!