Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

ALIANSI PANDAWA: TITIPAN ILEGAL DALAM APBD BERPOTENSI JADI TINDAK PIDANA KORUPSI

busernett88
×

ALIANSI PANDAWA: TITIPAN ILEGAL DALAM APBD BERPOTENSI JADI TINDAK PIDANA KORUPSI

Sebarkan artikel ini
IMG 20260608 WA0004

 

SUKABUMI – Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara) mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan daerah bahwa praktik penyisipan kegiatan atau program yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan resmi daerah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

 

Ketua Koordinator Aliansi PANDAWA, Rizwan Riswanto, menegaskan bahwa setiap program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib memiliki dasar perencanaan yang jelas dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

“APBD bukan ruang bebas untuk menitipkan kepentingan tertentu. Setiap kegiatan yang dibiayai negara harus lahir dari proses perencanaan yang sah, transparan, dan akuntabel. Jika ada program yang disisipkan di luar RPJMD dan RKPD, maka hal tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat yang patut diduga melanggar hukum,” tegas Rizwan.

 

Perencanaan dan Penganggaran Harus Linier

Aliansi PANDAWA menjelaskan bahwa penyusunan APBD harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan wajib mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

 

Selanjutnya, RKPD menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

 

RKA-SKPD digunakan oleh perangkat daerah untuk menjalankan program dan kegiatan teknis, sedangkan RKA-PPKD digunakan untuk mengelola belanja penunjang seperti hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

 

“Dalam prinsip tata kelola keuangan daerah, setiap rupiah yang tercantum dalam APBD harus memiliki dasar yang jelas dalam RKPD dan RPJMD. Tidak boleh ada kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa proses perencanaan yang sah,” ujarnya.

 

Menurut PANDAWA, celah penyimpangan sering muncul ketika terdapat instruksi dari oknum pejabat untuk menyelipkan program baru pada saat proses penyusunan anggaran, meskipun program tersebut tidak pernah dibahas dalam Musrenbang maupun tercantum dalam dokumen perencanaan resmi.

 

Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Praktik penyisipan kegiatan di luar dokumen perencanaan dinilai dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

 

Tindakan tersebut dapat berupa:

Melampaui wewenang dengan mengambil keputusan yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi;

Mencampuradukkan wewenang dengan menggunakan jabatan publik untuk mengakomodasi kepentingan tertentu;

Bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan prosedur, mekanisme Musrenbang, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

 

Aliansi PANDAWA menilai bahwa tindakan semacam ini tidak hanya merusak sistem perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga mengancam integritas pengelolaan keuangan negara.

 

Berpotensi Menjadi Tindak Pidana Korupsi

Lebih lanjut, PANDAWA menegaskan bahwa memasukkan kegiatan yang tidak memiliki dasar perencanaan resmi bukan sekadar pelanggaran administratif.

 

Apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, maka dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Menurut PANDAWA, penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan yang tidak direncanakan secara legal berpotensi dikategorikan sebagai pengeluaran yang tidak sah. Dalam kondisi demikian, pejabat yang mengambil keputusan maupun pihak yang melaksanakan kegiatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai peran dan keterlibatannya.

 

ASN dan DPRD Diminta Berani Menolak Perintah Ilegal

Aliansi PANDAWA juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta anggota DPRD agar tidak tunduk pada instruksi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

 

Saat ini, berbagai sistem digital seperti e-Planning dan e-Budgeting telah dibangun untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Namun demikian, praktik penyimpangan masih dapat terjadi melalui intervensi maupun instruksi yang tidak sesuai prosedur.

 

“Perintah atasan yang bertentangan dengan undang-undang bukan untuk dilaksanakan, melainkan wajib ditolak. Loyalitas kepada hukum harus ditempatkan di atas loyalitas kepada individu,” tegas Rizwan.

 

Aliansi PANDAWA berharap edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran publik dan aparatur pemerintahan terhadap pentingnya menjaga integritas proses perencanaan dan penganggaran daerah.

 

“Menyelipkan anggaran siluman bukanlah kreativitas birokrasi. Jika dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian negara, tindakan tersebut dapat menjadi kejahatan jabatan yang berujung pada proses hukum,” pungkasnya.

 

Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara)

Ketua Koordinator: Rizwan Riswanto

 

(Rezza dan Tim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!