Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Pendidikan

Dana BOS Dilarang Bayar Hutang, LBHM SEROJA 24 Minta Disdik Garut Tindak Tegas: Dugaan Penjaminan Rekening   

busernett88
×

Dana BOS Dilarang Bayar Hutang, LBHM SEROJA 24 Minta Disdik Garut Tindak Tegas: Dugaan Penjaminan Rekening   

Sebarkan artikel ini
IMG 20260603 WA0011

Garut.Busernet.co.id – Lembaga Bantuan Hukum dan Manajemen (LBHM) Seroja 24 resmi mengirimkan surat permohonan klarifikasi dan mediasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Langkah ini diambil terkait maraknya dugaan praktik hutang-piutang yang dilakukan sejumlah oknum Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP dengan menjadikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai jaminan pelunasan.

 

Surat tertanggal 2 Juni 2026 dengan nomor 0804/SFM.Disdik/LBHM itu disampaikan pada Rabu (3/6/2026). Dalam surat tersebut, LBHM Seroja 24 melampirkan temuan awal berupa bukti kwitansi yang didapat dari laporan masyarakat. Di dalam dokumen itu secara tegas tertulis klausul “pembayaran hutang pada saat pencairan dana BOS”.

 

Direktur LBHM Seroja 24, A. Rahmat Permana, SH.SHI, atau yang akrab disapa Kang AR, menegaskan praktik semacam ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, anggaran tersebut hanya boleh dialokasikan untuk 12 komponen kegiatan yang telah ditetapkan. Penggunaan untuk membayar hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga adalah tindakan yang dilarang keras.

 

“Masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Jika terbukti ada pelanggaran, maka harus diusut tuntas agar memberi efek jera dan tidak terulang lagi di masa depan. Akuntabilitas dan keamanan keuangan pendidikan harus dijaga sebaik-baiknya,” tegas Kang AR.

 

*Pelanggaran Berat Berujung Sanksi Pidana dan Pemberhentian*

 

Menurut Kang AR, tindakan oknum kepala sekolah yang berani menjaminkan buku rekening dana BOS merupakan pelanggaran berat. Secara hukum, perbuatan tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administratif terhadap tata kelola keuangan negara, serta berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

 

Ia mengingatkan bahwa konsekuensi dari pelanggaran ini sangat berat, tidak hanya masalah administrasi semata. Sanksi yang bisa dijatuhkan meliputi:

 

1. Pemberhentian sementara atau permanen dari jabatan Kepala Sekolah.

2. Pemecatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jika terbukti melanggar disiplin berat dan merugikan keuangan negara.

3. Tuntutan pengembalian seluruh dana yang disalahgunakan atau dijaminkan ke kas negara.

 

“Pihaknya meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Garut segera merespons surat ini, melakukan pengecekan mendalam, dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dana BOS adalah uang rakyat yang diperuntukkan demi kelancaran proses belajar mengajar, bukan untuk kepentingan pribadi atau menutup hutang piutang,” pungkasnya.

(M.A. Zakariyya, S.E.)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!