Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Hukum & Kriminal

Kadisdik Garut Blokir Nomor Wartawan Terkait Polemik Korwil, Ketua PERWARIB: Sangat Disayangkan dan Melanggar Aturan  

busernett88
×

Kadisdik Garut Blokir Nomor Wartawan Terkait Polemik Korwil, Ketua PERWARIB: Sangat Disayangkan dan Melanggar Aturan  

Sebarkan artikel ini
IMG 20260530 WA0004

GARUT, Busernet.co.id – Polemik seputar pembatalan penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) 42 calon Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan beredarnya isu dugaan “mahar jabatan” senilai Rp25 juta, kian memunculkan persoalan baru. Kepala Dinas Pendidikan Garut, Asep Wawan Budiman, diketahui memblokir nomor kontak awak media yang hendak meminta klarifikasi resmi terkait kasus tersebut.

IMG 20260530 WA0003

Sikap ini menuai tanggapan tegas dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Indonesia Bersatu (PERWARIB), M.Suherman. Ia menyatakan kekecewaannya sekaligus meluruskan posisi wartawan yang bersangkutan.

 

“Perlu diketahui, wartawan yang diblokir itu juga merupakan bagian dari keluarga besar Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Indonesia Bersatu (PERWARIB) yang menjabat wartawan investigasi. Tindakannya semata-mata menjalankan tugas konfirmasi untuk kepentingan publik, bukan untuk mencari kesalahan,” ujar M.Suherman dalam pernyataannya, Sabtu (30/5/2026).

 

Ia menegaskan bahwa apapun latar belakangnya, selama menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, akses komunikasi dengan pejabat publik tidak boleh dihalangi.

 

*Tindakan Memblokir Komunikasi Tak Berdasar Hukum*

 

M.Suherman menjelaskan bahwa sikap memblokir akses wartawan tidak dapat dibenarkan secara hukum dan etika pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku:

 

– Pasal 28F UUD 1945 – Menjamin hak setiap warga negara dan pers untuk memperoleh informasi;

– Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers – Melarang setiap orang menghalangi pelaksanaan hak pers dalam mencari informasi;

– UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – Mewajibkan badan publik memberikan penjelasan atas hal yang menjadi perhatian masyarakat;

– Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 – Mewajibkan ASN bersikap terbuka dan bertanggung jawab kepada publik.

 

“Pejabat adalah pemegang amanah rakyat, bukan pemilik kekuasaan. Memblokir nomor wartawan sama saja menutup ruang pengawasan sosial. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan: Apakah ada hal yang ingin disembunyikan?” tegasnya.

 

*SPT Berbeda dengan SK, Tidak Bebani Keuangan Daerah*

 

Terkait pokok permasalahan yang melatarbelakangi insiden ini, Ketua Umum PERWARIB memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

 

“Perlu diluruskan, dokumen yang dibatalkan itu adalah Surat Perintah Tugas, bukan Surat Keputusan pengangkatan definitif. Artinya, penugasan tersebut tidak berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” jelasnya.

 

Namun demikian, ia menegaskan prinsip keadilan dan transparansi tetap harus dijaga. Jika benar ada dugaan pungutan liar senilai Rp25 juta, hal itu merupakan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 12 UU Tipikor dan wajib diproses hukum. Sebaliknya, jika tuduhan tidak benar, jalan terbaik adalah memberikan penjelasan terbuka.

 

*Teladan Bagi Dunia Pendidikan*

 

M.Suherman berharap insiden ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat, khususnya yang berkiprah di bidang pendidikan.

 

“Dunia pendidikan adalah tempat menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan. Bagaimana bisa mengajarkan hal itu kepada generasi muda, jika pemimpinnya justru bersikap tertutup dan menghindar dari pertanyaan publik? Sikap seperti ini tidak pantas diteladani,” ujarnya.

 

PERWARIB juga menyatakan siap mengawal perkembangan kasus ini dan mengimbau masyarakat yang memiliki bukti kuat agar berani melapor ke Inspektorat Daerah, Ombudsman, maupun Kejaksaan Negeri Garut.

 

Hingga berita ini diterbitkan, nomor kontak Asep Wawan Budiman Kepala Dinas Pendidikan Garut masih belum dapat dihubungi. Busernet.co.id tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan tanggapan guna kelengkapan informasi.

 

Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Ketua Umum PM Gatra dan fakta upaya konfirmasi yang telah dilakukan. Redaksi menjunjung tinggi prinsip pemberitaan yang berimbang dan objektif.

(M.A.Zakariyya S.E)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!