BOJONEGORO, busernet.co.id || Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 57.B mengungkap dugaan persoalan serius dalam tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Tiga rumah sakit yang menjadi sorotan yakni RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Padangan, dan RSUD Sumberrejo. Ketiganya disebut belum memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum utama pengelolaan keuangan BLUD.
Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa operasional BLUD di ketiga RSUD selama ini justru menggunakan Peraturan Direktur sebagai landasan operasional. Padahal, secara hukum, Direktur RSUD dinilai tidak memiliki kewenangan atributif untuk menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tanpa mandat resmi dari kepala daerah.
BPK menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidakpastian dasar hukum penarikan tarif layanan kesehatan kepada masyarakat, lemahnya transparansi pengelolaan anggaran, hingga terganggunya optimalisasi pelayanan kesehatan.
Permasalahan ini juga berkaitan dengan pengaturan pengadaan barang dan jasa, tarif layanan kesehatan, serta pengelolaan utang dan sisa anggaran rumah sakit daerah.
“BPK secara tegas menyatakan bahwa kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan BLUD menjadi tidak optimal,” demikian kutipan dalam temuan yang diberitakan Media Diorama.
Selain itu, pengelolaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan investasi BLUD tanpa dasar Perbup disebut berpotensi menciptakan celah penggunaan anggaran yang sulit diawasi secara terbuka oleh publik.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dan kepatuhan regulasi dalam pengelolaan fasilitas kesehatan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Publik kini menanti langkah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk segera menyusun regulasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tindak lanjut atas temuan BPK tersebut.
Sumber: Media Diorama, mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jawa Timur Nomor 57.B.









