SERANG — Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, mempertanyakan status kepemilikan Pulau Umang yang berada di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.
Dimyati mengaku heran sebuah pulau dapat memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), terlebih hingga ditawarkan ke publik dengan harga fantastis mencapai Rp65 miliar.
Isu ini mencuat setelah Pulau Umang seluas sekitar lima hektare ramai diperbincangkan di media sosial, usai muncul dalam iklan penjualan pada 14 April 2026.
“Saya juga bingung, kok ada pulau bisa terbit sertifikat hak milik. Ini akan kami tanyakan ke BPN,” tegas Dimyati usai menghadiri acara halal bihalal PSI Banten di Serang, Minggu (19/4/2026).
Ia menegaskan, status hak milik atas sebuah pulau bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut kepentingan publik dan kedaulatan wilayah.
Menurutnya, perlu kejelasan dasar hukum apabila kepemilikan tersebut tercatat atas nama perusahaan maupun perorangan. Ia juga menyoroti potensi praktik spekulasi apabila aset tersebut diperjualbelikan kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Kalau prosedurnya benar tidak masalah. Tapi kalau dijual lagi dengan harga dinaikkan, ini yang jadi persoalan,” ujarnya.
Dimyati bersama istrinya, Irna Narulita, mengaku belum mengetahui secara rinci riwayat peralihan kepemilikan pulau tersebut. Namun, ia memastikan pemerintah akan menelusuri lebih lanjut jika ditemukan kejanggalan.
Selain itu, Dimyati menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah melakukan penyegelan dan penghentian aktivitas di Pulau Umang.
Menurutnya, tindakan tersebut penting guna mencegah dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut serta indikasi penjualan aset publik secara ilegal.
(Roni)













