Surabaya, busernet.co.id || Praktik dugaan pungutan liar (pungli) di sektor pertambangan ilegal di Jawa Timur akhirnya terbongkar.17/04/26
Seorang oknum pejabat di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga mengumpulkan dana hingga Rp 2,3 miliar dari aktivitas tambang tanpa izin, termasuk pungutan berkedok “uang izin tambang”.
Penetapan tersangka dilakukan setelah aparat penegak hukum melakukan penyelidikan mendalam, meliputi pemeriksaan sejumlah saksi, pengumpulan dokumen, serta penelusuran aliran dana. Oknum tersebut diduga memanfaatkan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha tambang ilegal dengan dalih pengurusan izin maupun jaminan kelancaran operasional.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pungutan tersebut tidak hanya berupa “uang keamanan”, tetapi juga disebut-sebut sebagai “uang izin tambang” yang diminta kepada para pengusaha, meskipun aktivitas mereka tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang sah. Dana dikumpulkan secara bertahap dengan nominal bervariasi hingga total mencapai miliaran rupiah.
“Modusnya adalah menawarkan kemudahan pengurusan izin serta pembiaran aktivitas tambang ilegal agar tetap berjalan tanpa penindakan,” ungkap sumber yang mengetahui proses penyidikan.
Kasus ini menjadi sorotan karena selain merugikan keuangan negara, praktik tersebut juga memperparah maraknya tambang ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, kerusakan lahan, dan potensi bencana ekologis.
Aparat penegak hukum menegaskan akan terus mengembangkan perkara ini guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk keterlibatan pihak lain baik dari unsur pemerintah maupun pelaku usaha tambang.
Di sisi lain, masyarakat dan pegiat lingkungan mendesak agar penanganan kasus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Mereka meminta tidak hanya oknum pejabat yang diproses hukum, tetapi juga para pemilik tambang ilegal yang diduga turut menikmati praktik tersebut.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola sektor pertambangan di Jawa Timur, memperketat pengawasan perizinan, serta menindak tegas segala bentuk pungli dan penyalahgunaan kewenangan.













