Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Diduga Bermasalah Perizinan, Perumahan Bazil Garden Residence II Disorot

busernett88
×

Diduga Bermasalah Perizinan, Perumahan Bazil Garden Residence II Disorot

Sebarkan artikel ini

IMG 20260417 WA0024

BOGOR |busernet.com, — Perumahan Bazil Garden Residence II yang berlokasi di wilayah Tonjong Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, kini menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga bermasalah secara perizinan karena dinilai tidak memenuhi ketentuan luas minimum pembangunan Claster perumahan yang berlaku di Kabupaten Bogor. Kamis 16/04/2026.

IMG 20260417 WA0025

Tim penelusuran menemui Kepala Desa (PLT) pada 16 April 2026. Dalam keterangannya, Kepala Desa mengaku telah memberikan imbauan kepada pihak pengembang agar melengkapi serta mematuhi aturan perizinan yang berlaku.

“Sudah kami imbau, tapi sampai sekarang pihak perumahan masih banyak yang membandel,” ujar Kepala Desa (PLT).

Tim kemudian mendatangi lokasi perumahan dan bertemu dengan pekerja dari developer yang kemudian memberikan no. Tlp Ali yang mana mengaku sebagai bagian dari tim marketing Bazil Garden Residence II. Namun, Ali menyatakan keterangan lengkap terkait legalitas dan perizinan proyek tersebut namun tidak dapat memberikan bentuk fisik dari pada semua perijinan.

“Saya marketingnnya bang, tidak bisa, Kalau soal perizinan mungkin langsung ke owner atau developernya.” kata Ali singkat.

Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya, mengingat aktivitas pemasaran unit perumahan masih terus berjalan, sementara kejelasan legalitas proyek belum disampaikan secara terbuka kepada publik.

Tim menduga perizinan perumahan ini bermasalah karena tidak memenuhi syarat luas minimum pembangunan klaster. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Bogor, pembangunan perumahan klaster wajib memiliki luas lahan minimal 2.500 meter persegi.

Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa luas lahan Bazil Garden Recidence diduga berada di bawah 2.500 meter persegi, bahkan diperkirakan tidak mencapai 2.000 meter persegi.

Jika dugaan tersebut benar, maka proyek ini berpotensi tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk memperoleh izin pembangunan perumahan Claster.

Dalam pesannya, Ali menyampaikan bantahan atas dugaan perizinan bermasalah.

Meski demikian, pernyataan Ali tersebut belum disertai dokumen resmi yang ditunjukkan secara terbuka kepada publik terkait status IMB/PBG maupun kesesuaian dengan ketentuan pembangunan Claster perumahan.

Aturan Hukum yang Berlaku
Secara hukum, pembangunan perumahan wajib mematuhi sejumlah regulasi, di antaranya:
PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung (menggantikan IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung/PBG)

PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bogor terkait tata ruang, zonasi, serta ketentuan luas minimum pembangunan perumahan klaster

Dalam aturan tersebut ditegaskan, pembangunan yang tidak sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari:
peringatan tertulis,
penghentian sementara kegiatan,
pembekuan atau pencabutan izin,
hingga pembongkaran bangunan.
Selain itu, pengembang juga berpotensi dikenai sanksi pidana dan denda apabila terbukti dengan sengaja melanggar ketentuan perizinan.

Warga dan Calon Konsumen Diminta Waspada
Atas kondisi ini, masyarakat dan calon konsumen diimbau untuk lebih berhati-hati sebelum membeli atau berinvestasi pada proyek perumahan tersebut.

Seperti kita Ketahui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Bogor tahun ini akan fokus menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perumahan, salah satunya menghentikan izin perumahan di area pertanian.

Prioritas utama menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap), penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak bencana alam.

Kepala DPKP Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, mengatakan hingga saat ini masih ada sekitar 1.600 unit yang belum dibangun. Termasuk rutilahu yang masih menjadi pekerjaan rumah besar sehingga harus dituntaskan secara bertahap.

Di sisi lain, pengawasan dan perizinan perumahan di Kabupaten Bogor akan diperketat pada 2026.

Pengetatan dilakukan seiring dengan edaran Gubernur Jawa Barat serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait program 3 juta rumah.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penghentian sementara penerbitan izin perumahan.

Namun, ia menegaskan penerapannya di daerah harus dilakukan secara selektif dan berbasis kajian.

Ia menyampaikan hal itu saat dimintai tanggapan terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM yang diterbitkan pada 13 Desember 2025 tentang penghentian sementara penerbitan izin perumahan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Rudy, tujuan utama dari surat edaran tersebut adalah agar pemerintah daerah tidak mudah mengeluarkan izin pembangunan perumahan yang mengenyampingkan aspek lingkungan. Karena itu, setiap tahapan perizinan perumahan di Kabupaten Bogor harus melalui kajian mendalam dari berbagai sisi.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Jabar menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga pemerintah kabupaten dan kota memiliki kajian risiko bencana serta menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan pengecekan lapangan dan audit perizinan guna memastikan kepatuhan aturan serta mencegah potensi kerugian konsumen di kemudian hari.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi secara terbuka dari pihak owner atau pengembang Bazil Garden Recidence terkait dugaan ketidaksesuaian luas lahan dan status perizinan pembangunan Claster. (Ferdiansyah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!