Sidoarjo | busernet.co.id – Langkah serius memperkuat pengawasan internal di lingkungan pemasyarakatan kembali ditegaskan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengukuhkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya pada 8 April 2026.
Bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, pengukuhan ini menjadi tonggak penting dalam mempertebal garis pengawasan serta mempersempit ruang gerak pelanggaran di dalam rutan. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, yang menunjukkan komitmen penuh terhadap penguatan sistem kontrol internal.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur kepada seluruh personel Satopspatnal yang kini resmi mengemban tugas strategis.
Mereka diposisikan sebagai garda pengawas yang tidak hanya bertugas memantau, tetapi juga melakukan deteksi dini serta penindakan terhadap setiap potensi pelanggaran.

Pembentukan dan pengukuhan Satopspatnal ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keberadaan tim ini diharapkan mampu menjadi “mata dan telinga” institusi dalam mengawasi setiap aktivitas di dalam rutan, termasuk mencegah praktik-praktik ilegal yang kerap menjadi sorotan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Tristiantoro Adi Wibowo menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar.
Ia menekankan bahwa Satopspatnal harus bekerja dengan profesionalisme tinggi serta keberanian dalam menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
“Pengawasan tidak boleh lemah.
Satopspatnal harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga disiplin dan memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran di dalam rutan,” tegasnya.
Dengan dikukuhkannya Satopspatnal, Rutan Kelas I Surabaya kini semakin mempertegas komitmennya dalam membangun sistem pemasyarakatan yang kuat, bersih, dan berintegritas, sekaligus menjawab tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih nyata.













