Buol, Sulawesi Tengah | busernet.co.id — Kilo 16 Desa Busak kini menjadi titik paling panas dalam sorotan publik.
Dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) disebut tidak lagi berjalan diam-diam, melainkan terang-terangan.
Alat berat dikabarkan terus bekerja. Material disebut keluar masuk tanpa henti.
Namun di tengah semua itu, satu hal yang paling disorot adalah: di mana posisi hukum?
Informasi dari lapangan menggambarkan situasi yang tak bisa dianggap biasa.
Aktivitas tambang disebut berlangsung secara terbuka, seolah tak tersentuh.
Jika benar tanpa izin resmi, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif—ini potensi pelanggaran hukum serius yang berlangsung di ruang terbuka.
Pertanyaan publik kini tidak lagi halus.
Ia mengeras:
Bagaimana aktivitas sebesar itu bisa berjalan tanpa kepastian penindakan?
Apakah sudah ada langkah konkret di lapangan?
Ataukah hukum hanya hadir dalam pernyataan, tetapi absen dalam tindakan?
Undang-Undang Minerba sudah jelas mengatur sanksi pidana bagi pertambangan tanpa izin.
Namun aturan yang tegas tidak akan berarti jika implementasinya tak terlihat.
Dalam situasi seperti ini, diam bukan lagi sikap netral—diam berubah menjadi ruang yang memperbesar kecurigaan.
Dampak yang ditinggalkan pun tidak kecil.
Dugaan PETI berpotensi merusak lingkungan, mengganggu ekosistem, hingga mencemari sumber air masyarakat.
Setiap hari tanpa kepastian hukum berarti potensi kerusakan semakin dalam dan meluas.
Sorotan kini mengarah langsung pada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Ini bukan lagi sekadar soal laporan atau informasi—ini soal keberanian bertindak.
Jika dugaan tidak benar, maka klarifikasi terbuka harus disampaikan. Jika benar ada pelanggaran, maka penindakan tegas tanpa kompromi menjadi kewajiban.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang mampu menjawab seluruh pertanyaan publik.
Media ini telah melakukan upaya konfirmasi dan tetap membuka ruang hak jawab.
Kilo 16 kini bukan hanya lokasi tambang.
Ia telah berubah menjadi cermin besar: apakah hukum benar-benar berdiri tegak, atau justru melemah ketika berhadapan dengan realitas di lapangan.
Masyarakat tidak lagi menunggu janji.
Yang ditunggu adalah tindakan nyata.









