Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Netralitas Hakim Dipertanyakan: Sikap Majelis di Pengadilan Agama Surabaya dalam Sengketa Waris Putra Budiman Disorot

busernett88
×

Netralitas Hakim Dipertanyakan: Sikap Majelis di Pengadilan Agama Surabaya dalam Sengketa Waris Putra Budiman Disorot

Sebarkan artikel ini
TimePhoto 20260311

Surabaya | busernet.co.id  – Jalannya sidang sengketa ahli waris Putra Budiman di Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11-03-2026 kini memicu sorotan tajam. Sejumlah pihak mempertanyakan sikap majelis hakim yang dinilai menunjukkan kecenderungan mengakomodasi pihak tergugat, yang disebut bernama Ninik.
Dalam proses peradilan, netralitas hakim adalah fondasi utama.

Namun dinamika persidangan yang berkembang memunculkan persepsi bahwa keseimbangan pemeriksaan belum sepenuhnya terasa.

Ketidakhadiran tergugat dalam beberapa agenda sidang dengan alasan sakit, misalnya, dinilai belum diuji secara terbuka melalui dokumen medis yang jelas dan dapat diverifikasi di persidangan.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang semakin keras di tengah publik: apakah sikap majelis hakim benar-benar menunjukkan posisi netral sebagaimana prinsip peradilan yang adil?

Sorotan lain yang tidak kalah tajam mengarah pada dokumen penting berupa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh notaris.

Dokumen tersebut menjadi salah satu titik sentral dalam perkara ini.

Namun hingga kini, notaris sebagai pihak yang menerbitkan dokumen tersebut belum dipanggil untuk memberikan keterangan langsung mengenai dasar hukum dan prosedur penerbitannya.

Kondisi ini memicu sejumlah pertanyaan mendasar:
Mengapa pembuat dokumen kunci belum dihadirkan untuk menjelaskan proses penerbitan surat ahli waris tersebut?

Apakah proses pembuktian sudah dilakukan secara menyeluruh dan berimbang bagi semua pihak?

Apakah sikap majelis hakim benar-benar mencerminkan independensi dan ketidakberpihakan?

Dalam perkara waris, satu dokumen dan satu keterangan dapat menentukan hak keperdataan seseorang untuk jangka panjang.

Karena itu, setiap elemen pembuktian semestinya diuji secara terbuka dan tanpa pengecualian.

Perkara ini kini menjadi ujian serius bagi kredibilitas proses di Pengadilan Agama Surabaya. Publik menanti apakah seluruh fakta akan benar-benar diuji secara objektif di ruang sidang—atau justru meninggalkan bayang-bayang pertanyaan tentang netralitas proses peradilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!