Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Pengurusan Sertifikat Hilang di BPN Pelalawan Disorot, Pemohon Nilai Proses Berbelit Meski Berkas Sempat Dinyatakan Lengkap

busernett88
×

Pengurusan Sertifikat Hilang di BPN Pelalawan Disorot, Pemohon Nilai Proses Berbelit Meski Berkas Sempat Dinyatakan Lengkap

Sebarkan artikel ini

IMG 20260306 WA0004

Pelalawan, Busernet.co.id ll Proses pengurusan sertifikat tanah pengganti karena hilang di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menuai sorotan. Pemohon ibu R (57) menilai proses pelayanan berlangsung berlarut-larut dengan sejumlah persyaratan yang dinilai berubah di tengah proses, meski sebelumnya berkas telah dinyatakan lengkap oleh petugas.

IMG 20260306 WA0005

Pemohon R menjelaskan, sejak awal pengurusan telah mengikuti seluruh tahapan sesuai arahan petugas, mulai dari PRA SUEL, penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), hingga permohonan sertifikat pengganti karena hilang. Bahkan, pada 22 Desember 2025, dokumen yang diajukan disebut telah diverifikasi lengkap oleh petugas loket dan diterbitkan bukti tanda terima dokumen.

Namun dalam perkembangannya, ketika proses telah memasuki tahap pelaksanaan sumpah ahli waris, pemohon mengaku kembali diminta melakukan sejumlah perbaikan dokumen. Salah satunya terkait surat kuasa khusus ahli waris yang diminta diperbaiki, termasuk penempatan materai dan paraf pada dokumen tersebut.

Melalui pesan layanan WhatsApp call center BPN Pelalawan pada Senin (2/3/2026), pihak kantor pertanahan menyampaikan bahwa pelaksanaan sumpah dapat diwakili oleh satu ahli waris dengan syarat memperoleh kuasa dari seluruh ahli waris lainnya. Dalam pesan yang sama juga disebutkan bahwa jadwal sumpah belum dapat dilaksanakan segera karena pejabat yang berwenang sedang menjalankan dinas luar kota.

Sehari kemudian, Selasa (3/3/2026), pihak BPN kembali meminta perbaikan terhadap surat kuasa khusus dengan alasan materai harus ditempatkan pada bagian tanda tangan pemberi kuasa dan seluruh tanda tangan pemberi kuasa harus mengenai materai. Selain itu, halaman pertama dokumen juga diminta diparaf jika dokumen dibuat lebih dari satu halaman.

Pemohon kemudian menyesuaikan dokumen sesuai arahan tersebut dan kembali mengirimkan format perbaikan kepada petugas. Dalam komunikasi lanjutan, petugas menyarankan agar surat kuasa dibuat satu lembar dengan penandatanganan langsung oleh pemberi kuasa disertai materai agar lebih jelas.

Namun pada Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 14.45 WIB, pihak call center BPN Pelalawan kembali menghubungi pemohon untuk mengonfirmasi adanya perbedaan data dalam surat pernyataan ahli waris. Dalam dokumen tersebut tercantum empat nama ahli waris, sementara dalam Kartu Keluarga disebutkan terdapat satu nama anak lain yang belum dicantumkan.

Menanggapi hal itu, pemohon mempertanyakan mengapa perbedaan data tersebut baru dipersoalkan pada tahap lanjutan, padahal seluruh dokumen sebelumnya telah dinyatakan lengkap oleh petugas sejak tahap awal pengajuan.

Menurut pemohon R, proses administrasi bahkan telah berjalan hingga tahap pembayaran PNBP dan persiapan sumpah. Pihak BPN Pelalawan kemudian menjelaskan bahwa pada tahap pendaftaran, petugas loket hanya melakukan verifikasi kelengkapan dokumen secara administratif. Sementara pemeriksaan isi dan kesesuaian data dilakukan oleh bagian teknis yang menangani permohonan sertifikat pengganti karena hilang.

Dalam penjelasan tersebut, BPN menyatakan bahwa perbedaan data ditemukan setelah analisis teknis dilakukan, yakni adanya nama anak yang tercantum dalam Kartu Keluarga namun tidak tercantum dalam surat pernyataan ahli waris. Karena itu, pemohon diminta melakukan perbaikan terhadap dokumen terkait.

Pemohon R kemudian memberikan klarifikasi bahwa nama yang dimaksud memang tercantum dalam Kartu Keluarga, namun yang bersangkutan telah meninggal dunia sehingga tidak dimasukkan dalam daftar ahli waris pada surat pernyataan tersebut.

Selain itu, pemohon juga mengungkapkan bahwa selama proses pengurusan sertifikat pengganti karena hilang terdapat sejumlah tahapan tambahan yang menurutnya menambah beban biaya. Pada tahap PRA SUEL pengukuran misalnya, pemohon mengaku diminta menanggung biaya akomodasi petugas saat kegiatan pengukuran lapangan.

Kemudian pada tahap SKPT setelah pembayaran SPS PNBP diinformasikan untuk
PNBP penataan batas sebesar Rp2.550.000, PNBP penataan batas diluar biaya petugas ke lapangan dan biaya transportasi dan akomodasi petugas ditanggung pemohon sebelum disampaikan ke media. Hal serupa disebut terjadi pada tahapan lain yang menurut pemohon memunculkan berbagai persyaratan tambahan.

Pemohon menilai situasi tersebut menimbulkan kesan bahwa proses administrasi seolah dipermudah di awal, namun pada tahap berikutnya justru muncul berbagai koreksi dan persyaratan baru. Kondisi ini membuat proses pengurusan sertifikat pengganti karena hilang berjalan lebih lama dari yang diperkirakan.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari pihak BPN Kabupaten Pelalawan terkait kronologi pelayanan serta penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan dokumen dalam proses permohonan sertifikat pengganti karena hilang.

TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!