Kab. Sukabumi – busernet.co.id // Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi resmi menetapkan Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi berinisial RH (41) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan anggaran keuangan desa serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2023 hingga 2024.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan pada Kamis (5/3/2026) di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Raya Karangtengah No.456, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Sukabumi, Essadendra Aneksa, SH., MH., menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
“Pada hari ini telah dilaksanakan penetapan tersangka terhadap RH (41) selaku Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan anggaran keuangan desa serta Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024,” ujar Essadendra.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Sukabumi, dugaan penyelewengan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp394.861.618.
Nilai kerugian negara tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor: 700.1.2.1/1919/Irbansus/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyelewengan anggaran keuangan desa Tahun Anggaran 2023–2024 di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi.
Lebih lanjut, Essadendra menyampaikan bahwa atas perbuatannya, tersangka RH disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimal Rp1 miliar.
Selain itu, apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, pelaku juga dapat dijerat Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda hingga Rp1 miliar.
Untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka RH langsung dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Warungkiara selama 20 hari, terhitung sejak 5 Maret 2026 hingga 24 Maret 2026.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi di tingkat pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan penerimaan pajak daerah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Pihak Kejari juga menyampaikan bahwa informasi ini disampaikan sebagai bentuk penyuluhan hukum sekaligus pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik yang berlandaskan pada prinsip kebenaran serta keseimbangan informasi.
(Deni)









