BENGKULU UTARA,-BUSERNET.CO.ID.//Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Parmin, S. IP. diruang kerjanya mengatakan saat ini penyusunsn Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bengkulu Utara telah memasuki tahap akhir penyusunan. Berdasarkan dari pihak Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkulu Utara, bahwa dokumen tersebut akan diajukan untuk proses harmonisasi ke Kementerian Hukum, sebagai bagian dari tahapan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Raperda HUT ini sudah di tahap akhir penyusunan, dalam waktu dekat dari pihak bagian tata pemerintahan Setdakab Bengkulu Utara akan kita ajukan untuk harmonisasi ke Kementerian Hukum di jakarta. Target kita sebelum Juli sudah bisa disahkan,” jelas Ketua. Rabu 4 maret 2026.
Ketua DPRD, Parmin menegaskan, keberadaan Raperda tersebut dinilai sangat krusial, karena akan menjadi payung hukum resmi dalam pelaksanaan peringatan HUT Kabupaten Bengkulu Utara.
Lanjut Ketua, selama ini peringatan hari jadi Daerah memang rutin dilaksanakan, namun dinilai perlu penguatan regulasi agar pelaksanaannya lebih terstruktur dan memiliki legitimasi hukum yang jelas, ungkapnya.
Ketua Parmin menjelaskan, urgensi pembentukan Perda HUT semakin menguat setelah diterbitkannya, Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.
Regulasi tersebut menjadi dasar hukum baru yang mengatur eksistensi dan kedudukan Kabupaten Bengkulu Utara secara administratif dan konstitusional.
“Dengan adanya Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024, tentu perlu ada penyesuaian dan penguatan regulasi di tingkat daerah, termasuk terkait penetapan dan peringatan hari jadi. Hal ini supaya semuanya memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir,” singkat Ketua.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Parmin, S. IP. menerangkan bahwa, dalam draf Raperda yang saat ini tengah dibahas tidak lagi memuat ketentuan terkait Perda Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peringatan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara. Namun demikian, keberadaan Perda HUT yang baru nantinya akan menjadi penentu apakah regulasi lama tersebut akan dicabut atau tetap diberlakukan, jelasnya.
“Dalam draf yang kita susun sekarang, tidak lagi membahas Perda Nomor 2 Tahun 1985. Nanti setelah Perda HUT ini disahkan, akan menjadi dasar apakah perda lama dicabut atau tetap berlaku, itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Ketua. **













