JAKARTA,Busernet.co.id – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewan Yuda, melakukan konsultasi dan mengajukan upaya perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Usulan utama yang diajukan adalah pendataan mandiri untuk menangani permasalahan kemiskinan ekstrem di wilayah Garut.
Kunjungan kerja dan konsultasi dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Februari 2026, bertempat di kantor Bappenas RI dan BPS RI, Jakarta. Di Bappenas, Yuda bersama delegasi Komisi IV DPRD Garut diterima langsung oleh Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, Ph.D. Sedangkan di BPS, pertemuan dilakukan dengan Zulkifli (Sekretaris Umum BPS), Dr. Nashrul Wajdi, SST., M.Si (Deputi Bidang Statistik Sosial BPS), dan Budi Santoso (Koordinator Pengelolaan DTSEN BPS).
“Permasalahan utama adalah temuan bahwa sebagian besar warga Garut yang tergolong miskin ekstrem tercatat pada desil 6 hingga 10 dalam DTSEN, yang berpotensi menyebabkan program jaring pengaman sosial tidak tepat sasaran,” papar Yuda dalam pertemuan tersebut.
Usulan pendataan mandiri ditujukan untuk dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan desa, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW). Upaya ini sejalan dengan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Nomor 4 Tahun 2025 Pasal 9 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang secara eksplisit mengizinkan pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data dengan bimbingan teknis dari pemerintah pusat.
Yuda mengusulkan bahwa pendataan mandiri harus melibatkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat dasar untuk mendapatkan data yang lebih akurat sesuai kondisi aktual di lapangan. Kedua lembaga pusat menyambut baik dan memberikan dukungan penuh, dengan kesepakatan bahwa hasil data yang dikumpulkan akan diintegrasikan dan diolah oleh BPS Pusat.
“Kami berharap perbaikan data DTSEN dapat segera terealisasi, sehingga segala bentuk bantuan dan program pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Garut,” tegas Yuda sebagai perwakilan Komisi IV DPRD Garut.(Zakariyya)













