Surabaya | busenet.co.id – Sengketa ahli waris Putra Budiman kini menjelma menjadi drama hukum paling keras. Seorang anak yang mengklaim sebagai darah daging almarhum dipatahkan pengakuannya. Penolakan itu datang tegas dari pihak yang disebut sebagai Ninik bersama PT Glenmore.
Status biologis digugat.
Hak waris diguncang. Identitas hukum dipertaruhkan.

Namun yang lebih mengguncang adalah apa yang terjadi di ruang sidang.
Surat keterangan ahli waris telah terbit.
Dokumen itu menjadi fondasi klaim.
Tapi ketika keabsahannya dipersoalkan, notaris yang menerbitkannya belum juga dihadirkan untuk dimintai pertanggungjawaban dan penjelasan langsung.
Dalam perkara yang mempertaruhkan status anak kandung, membiarkan pembuat dokumen kunci tak tersentuh adalah celah besar.
Bagaimana mungkin keabsahan surat diuji tuntas jika sumbernya tidak dibedah di hadapan majelis?
Bagaimana mungkin penolakan terhadap status anak dianggap kuat jika alat bukti formalnya tak diuji sampai ke akar?
Penolakan status anak bukan sekadar bantahan biasa. Itu adalah tindakan yang bisa menghapus hak keperdataan secara permanen—hak atas nama, hak atas warisan, hak atas pengakuan hukum.
Ketika bantahan keras tidak diimbangi dengan pembongkaran total terhadap dokumen resmi, maka proses terlihat timpang.
Kini sorotan publik menghantam tanpa jeda:
Mengapa notaris belum dipanggil untuk menjelaskan dasar penerbitan surat ahli waris?
Mengapa simpul terpenting perkara seperti dibiarkan menggantung?
Apakah standar pembuktian benar-benar diterapkan secara setara bagi semua pihak?
Ruang sidang seharusnya menjadi tempat kebenaran dibuka lapis demi lapis—bukan tempat simpul inti dibiarkan terkunci. Jika sumber legalitas dokumen tidak diuji, maka setiap putusan berisiko meninggalkan bayang-bayang keraguan.
Perkara ini kini menjadi ujian paling brutal bagi proses di Pengadilan Agama Surabaya. Putusan nanti bukan hanya soal siapa yang berhak atas harta, tetapi soal keberanian membongkar seluruh fakta tanpa kompromi.
Karena dalam sengketa waris, menghapus satu anak dari garis hukum bukan sekadar kalah-menang. Itu adalah penghilangan hak yang dampaknya bisa seumur hidup. Dan publik menuntut satu hal: pembuktian total, transparan, dan tak menyisakan ruang gelap sedikit pun.













