Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Diduga Tak Kooperatif, Pengelola SPPG MBG Bandar Negeri Dipertanyakan Soal IPAL

busernett88
×

Diduga Tak Kooperatif, Pengelola SPPG MBG Bandar Negeri Dipertanyakan Soal IPAL

Sebarkan artikel ini

IMG 20260225 WA0006

Lampung Timur,-busernet.co.id // 25 Februari 2026 – Dugaan pembuangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur SPPG MBG yang berlokasi di Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, menuai sorotan.

Tim Media Busernet.co.id turun langsung ke lokasi menemukan adanya indikasi pembuangan limbah yang diduga tidak sesuai prosedur. Saat hendak melakukan konfirmasi, pihak yang berada di lokasi dinilai tidak kooperatif.

Tim media sempat menemui seseorang bernama Imam. Saat ditanya mengenai pengelolaan dapur SPPG MBG saat ini, Imam menyampaikan bahwa pengelolaan bukan lagi menjadi tanggung jawabnya saya.

“Sekarang sudah dikelola sama Pak Hambali, wakil dari bosnya dari Mesuji,” ucap ( imam )

Tim kemudian mendatangi dapur SPPG MBG yang berada di Dusun V, Desa Bandar Negeri. Namun, saat tiba di lokasi, orang yang berada di dalam dapur justru masuk ke dalam dan tidak bersedia membuka pintu untuk memberikan keterangan.

Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait pengelolaan IPAL dan transparansi operasional dapur MBG tersebut.

Dasar Hukum Terkait Pengelolaan Limbah
Jika terbukti terjadi pelanggaran dalam pengelolaan limbah, maka hal tersebut dapat mengacu pada ketentuan peraturan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 60: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104: Setiap orang yang melakukan dumping limbah tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah:
Mengatur kewajiban setiap pelaku usaha untuk mengelola sampah dan limbah secara ramah lingkungan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers:
Pasal 4 Ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Apabila benar terjadi pelanggaran pengelolaan IPAL maupun upaya menghambat kerja jurnalistik, maka aparat penegak hukum dan instansi terkait perlu melakukan klarifikasi dan pemeriksaan guna memastikan tidak adanya pelanggaran hukum maupun pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kepentingan publik.

( Wahyudi )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!