Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Revitalisasi Rp4,3 Miliar Disorot, Masyarakat Desak Kepala Sekolah SMPN 6 Siak Hulu Buka Rincian Anggaran

busernett88
×

Revitalisasi Rp4,3 Miliar Disorot, Masyarakat Desak Kepala Sekolah SMPN 6 Siak Hulu Buka Rincian Anggaran

Sebarkan artikel ini

IMG 20260218 WA0008

Siak Hulu –busernet.co.id // Proyek revitalisasi senilai Rp4,3 miliar di SMPN 6 Siak Hulu menuai sorotan publik. Sejumlah masyarakat, tokoh setempat, hingga pemerhati pendidikan mendesak pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, untuk bersikap transparan terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari dana pemerintah tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut mencakup pembangunan delapan ruang kelas baru serta rehabilitasi delapan ruang kelas lama. Namun, nilai total anggaran dinilai cukup besar jika dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terlihat di lapangan.

Tokoh Masyarakat Angkat Bicara
Salah satu tokoh masyarakat Siak Hulu yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci utama untuk meredam kecurigaan publik.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi ini uang negara, uang rakyat. Sudah sewajarnya rincian anggaran dan pelaksanaan proyek dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat berhak mengetahui secara detail Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis bangunan, hingga komponen pekerjaan yang menyebabkan nilai proyek mencapai Rp4,3 miliar.

Pengamat: Transparansi Cegah Dugaan Mark-Up
Seorang pengamat konstruksi di Riau menilai bahwa tanpa keterbukaan dokumen teknis, publik akan kesulitan menilai kewajaran anggaran tersebut.

“Jika dibagi rata untuk 16 item pekerjaan, nominalnya cukup tinggi per unit. Bisa saja terdapat pekerjaan struktur tambahan atau spesifikasi khusus, tetapi hal itu harus dijelaskan secara terbuka,” katanya.

Menurutnya, keberadaan papan informasi proyek yang memuat nilai kontrak, sumber dana, pelaksana, konsultan pengawas, serta waktu pengerjaan merupakan standar wajib dalam proyek pemerintah.
Mekanisme Pengadaan Jadi Pertanyaan
Selain nilai anggaran, masyarakat juga mempertanyakan mekanisme pengadaan proyek tersebut, di antaranya:

Apakah proyek dilakukan melalui tender terbuka?
Siapa kontraktor pelaksana dan konsultan pengawasnya?
Bagaimana sistem pengawasan mutu pekerjaan di lapangan?
Jika proyek tersebut menggunakan dana pemerintah, maka seluruh prosesnya wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta keterbukaan informasi publik sesuai peraturan yang berlaku.

Harapan Publik

Masyarakat berharap pihak sekolah dan instansi terkait segera memberikan klarifikasi resmi agar tidak berkembang opini liar di tengah masyarakat. Transparansi dinilai bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa dana sebesar itu benar-benar digunakan secara optimal untuk kepentingan siswa dan peningkatan kualitas pendidikan,” tutup salah satu warga.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!