Tuban | Busernet.co.id — Transparansi adalah napas penegakan hukum. Namun ketika akses konfirmasi justru tertutup, ruang publik dipenuhi tanda tanya.
Sejumlah wartawan mengaku kontaknya diblokir oleh Kapolres Tuban AKBP Alaidin, saat berupaya meminta klarifikasi terkait maraknya dugaan aktivitas tambang ilegal di wilayah Tuban. Sikap tertutup ini memantik pertanyaan serius: ada apa di balik diamnya komunikasi?
Dalam isu yang menyangkut dugaan tambang ilegal dengan nama-nama pengusaha seperti Santoso dan Aceng yang santer disebut di lapangan, publik semestinya mendapatkan penjelasan terbuka, bukan dinding sunyi.
Pers tidak sedang menghakimi. Pers menjalankan fungsi kontrol.
Ketika komunikasi dibatasi, spekulasi tumbuh. Ketika klarifikasi dihindari, kecurigaan berkembang. Dan dalam kasus tambang ilegal—yang menyangkut potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta dugaan penyalahgunaan BBM subsidi—diam bukanlah jawaban yang menenangkan.
Mengapa akses konfirmasi harus diputus?
Apakah ada miskomunikasi?
Ataukah ada hal yang belum siap dijelaskan ke publik?
Dalam negara hukum, aparat penegak hukum justru dituntut paling transparan ketika sorotan menguat. Sebab integritas tidak dibangun dengan memblokir pertanyaan, melainkan dengan membuka data dan tindakan.
Masyarakat Tuban kini menunggu penjelasan resmi.
Bukan sekadar bantahan normatif, tetapi langkah konkret:
– Apakah ada penindakan terhadap tambang yang diduga belum berizin?
– Apakah distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut diawasi ketat?
– Dan mengapa komunikasi dengan pers tersumbat?
Ketika tambang terus menggali tanah, jangan sampai kepercayaan publik ikut terkubur.
Transparansi adalah pilihan.
Dan diam, dalam situasi seperti ini, hanya akan memperkeras tanda tanya.









