Lampung Timur —busernet.co.id //
Dunia jurnalistik kembali tercoreng. Seorang wartawan media online di Lampung Timur diduga kuat mengalami tindakan intimidasi serius yang dilakukan oleh dua warga sipil bersinial ( E ) & ( I ) Dan satu oknum Polri Berinisial ( B ) pada Senin, 3 Februari 2026 sekitar pukul 20.09 WIB. Intimidasi tersebut diduga berkaitan langsung dengan pemberitaan klinik kecantikan yang bertempat di jln Ir Sutami simpang sribhawono yang diunggah wartawan melalui media sosial Facebook.
Berdasarkan keterangan korban, tekanan bermula setelah adanya komunikasi yang menyebutkan bahwa klinik yang diberitakan memiliki keterkaitan dengan sejumlah pihak berpengaruh. Disebutkan, klinik tersebut diduga milik rekan dekat dari seseorang berinisial ( E ), disebut memiliki hubungan keluarga dengan oknum anggota polri yang Berinisial ( B )
( W ) juga mengaku menerima pesan dan tekanan secara langsung dari ( E ), yang meminta agar postingan berita tersebut segera dihapus, dengan dalih adanya rasa tidak nyaman dari pihak klinik kosmetik tersebut
Dalam kondisi tertekan dan merasa tidak nyaman, ( W ) sempat menghapus postingan tersebut.
Namun, ( W ) karena menilai permintaan itu sebagai bentuk pembungkaman pers, ( W ) akhirnya memposting ulang berita yang sama.
Situasi semakin mengkhawatirkan ketika muncul pernyataan-pernyataan bernada tekanan dan Dugaan menakut nakuti dengan nada keras
“Jangan macam-macam sama dia… sudah banyak yang nanyain kamu,” ucap ( I )
Ucapan-ucapan tersebut dinilai sebagai upaya menakut-nakuti ( W ) yang sedang menjalankan tugas jurnalistik nya sekaligus menunjukkan arogansi kekuasaan dan relasi, seolah hukum dan etika pers bisa ditekan dengan kedekatan, jabatan, atau pengaruh tertentu.
Tindakan ini jelas mencederai kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi kerja pers dapat dipidana.
Perlu ditegaskan, wartawan bekerja untuk kepentingan publik, dan bukan untuk tunduk pada tekanan, relasi pribadi, atau kekuasaan terselubung. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, hak jawab dan hak koreksi adalah mekanisme yang sah—bukan intimidasi.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, Dewan Pers, dan seluruh elemen masyarakat, agar tidak ada lagi praktik pembungkaman terhadap kerja jurnalis di lapangan.
Catatan Redaksi
Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab serta hak koreksi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
( Wahyu )













