Banjaragung Tuban | Busernet.co.id — Di saat rakyat kecil antre solar subsidi dengan jeriken dan harap-harap cemas, di Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel, alat-alat berat justru diduga mengisap BBM bersubsidi dengan rakus. Mesin meraung, tanah dikoyak, dan tambang yang disebut belum mengantongi izin resmi tetap beroperasi tanpa jeda.
Jika benar izinnya belum terbit, maka yang sedang berlangsung bukan sekadar aktivitas usaha—melainkan dugaan pembangkangan terang-terangan terhadap hukum.
Sumber di lapangan menyebut tambang tersebut dikelola oleh pengusaha berinisial NRT dan hingga kini aktivitasnya tak pernah benar-benar berhenti.
“Saya melihat sendiri tambang itu tetap beraktivitas. Setahu saya izinnya masih proses dan belum keluar,” ujar narasumber.
Kalimat itu seperti tamparan.
Bagaimana mungkin usaha pertambangan berjalan normal tanpa izin resmi?
Bagaimana solar subsidi bisa sampai ke tangki alat berat?
Dan yang paling menghimpit: mengapa belum ada tindakan tegas?
Tambang ilegal bukan sekadar soal administrasi. Ia menyentuh dugaan pelanggaran pidana, potensi kerusakan lingkungan, hingga kebocoran subsidi negara. Setiap liter solar yang diduga menyimpang adalah hak rakyat kecil yang tercabut. Setiap kubik tanah yang diangkat tanpa izin adalah tamparan bagi regulasi yang seharusnya ditegakkan.
Jika aparat mengetahui namun belum bertindak, publik tentu berhak curiga.
Jika aparat belum mengetahui, itu berarti pengawasan sedang lumpuh.
Banjaragung kini menjadi simbol ujian integritas.
Apakah hukum benar-benar berdiri tegak?
Atau hanya tegas pada yang lemah dan lunak pada yang kuat?
Tambang itu mungkin hanya menggali tanah.
Namun jika dibiarkan, ia juga sedang menggali lubang dalam bagi wibawa penegakan hukum di Tuban.
Publik menunggu — bukan klarifikasi normatif, tetapi tindakan nyata.









