
Pelalawan, -busernet.co.id // Kantor Pertanahan Pelalawan atau BPN minta PJB atau Akta Kuasa kepada pemohon seorang Ibu, R (57) dalam kepengurusan sertifikat pengganti sementara pemohon menyatakan kepengurusan sertifikat hilang bukan peralihan hak atau balik nama. Petugas loket, Osshy Sukma Sari nyatakan ke pemohon sarat pengurusan sertifikat pengganti sudah lengkap namun pada tahap proses pendaftaran sertifikat tanah justru ditunda dan minta sarat PJB atau Akta Kuasa dinilai diluar Ketentuan Undang-Undang, Fenomena itu tepatnya dalam pelayanan Kantor Pertanahan Pelalawan, Komplek Perkantoran Bahkti Praja, Pangkalan Kerinci, Riau Kamis (4/2/2026).
Ibu R (57) sebagai pemohon pengurus sertifikat hilang diminta oleh BPN Pelalawan sarat tambahan dinilai diuar ketentuan Undang-Undang. Pasalnya Ibu R sudah melengkapi semua sarat dan dinyatakan lengkap oleh petugas loket Osshy Sari Sukma namun setelah pada tahap pendaftaran sertifikat pengganti sesudah SKPT justru diminta PJB atau Akta Kuasa dengan alasan berubah-ubah, yakni untuk data pendukung, entri data SPS PNBP untuk pendaftaran sertifikat pengganti karena hilang, dan kalau tak ada Akta Kuasa.
R (57) Seorang Ibu menyampaikan ke awak media mengeluh atas layanan BPN Pelalawan dinilai meminta sarat diluar sarat resmi menunda proses pendaftaran sertifikat hilang tanpa dasar hukum yang sah. Saya sudah usia tua begini masih saja dibuat layanan BPN Pelalawan seperti ini bertele-tele dan waktunya panjang. Sejak 12 November tahun 2025 saya sudah mengurus sertifikat hilang tersebut dari loket pertama petugas Wanda diover ke loket kedua Osshy Sari Sukma tiba ke loket tersebut berubah drastis namun tetap saya penuhi saratnya. Sebelum itu dilakukan Prasuel pengukuran dan diminta akomodasi di 29 November 2025, Ucapnya.
Ia meneruskan, sesudah itu saya membawa dokumen blangko permohonan dan sarat-sarat lainnya dan dibuatkan tanda terima sementara 22 Desember 2025 disampaikan menunggu prasuel 2 – 3 minggu dan menunggu 3 hari pendaftaran SKPT dan ditanggal 13 Januari diminta bayar SPS PNBP SKPT melalui pemberitahuan call center WhatsApp BPN Pelalawan. Sesudah itu BPN Pelalawan informasikan, “PNBP untuk layanan Permohonan Sertifikat Pengganti Karena Hilang dan PNBP Penataan Batas dari hasil lapangan turun kemarin diketahui terdapat data fisik lapangan sehingga perlu dilakukan layanan penataan batas,” Ucapnya.
Ia menambabkan, informasi BPN selanjutnya, Untuk PNBP layanan Permohonan Sertifikat Hilang dan Penataan Batas itu dibayar setelah layanan SKPT selesai dalam artian proses pelayanan dilaksanakan pertahapan.
Seterusnya BPN mengatakan, “Untuk tanda terima dokumen dan bukti bayar bisa kami kirimkan soft filenya dulu. Nanti aslinya bisa diambil oleh saya saat datang ke kantor BPN Pelalawan saat pendaftaran permohonan sertifikat pengganti hilang setelah tahap SKPT selesai”, Ucapnya.
Seterusnya masih kata BPN, PNPB sertifikat pengganti karena hilang : Rp. 350.000, PNBP Penataan Batas untuk luas 20.000 M2 : Rp. 2.550.000. PNBP Penataan Batas diluar biaya petugas ke lapangan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, Pasal 21 ayat (1). Biaya Trasportasi dan Akomodasi Petugas ditanggung oleh Pemohon.
Seterusnya BPN katakan, kami ingatkan kembali terkait dalam proses Pendaftaran Sertifikat Pengganti Karena Hilang, akan dilakukan pengangkatan sumpah dan setelah pengangkatan sumpah selesai, pemohon harus melakukan pengumuman terkait hilang di koran, biaya pengumuman koran tersebut ditanggung oleh pemohon, Ucapnya.
Kemudian sesudah itu dikirimkan soft copy SPS SKPT melalui pesan WhatsApp ke saya dan lalu BPN mengatakan untuk penerbit koran kriterianya yaitu pemberitaan dan informasinya mencakup seluruh wilayah riau, biasanya yaitu Riau Pos, Tribun Pekanbaru, Haluan Riau,” Ucapnya.
Namun anehnya pada tanggal 15 Januari 2026 melalui pesan WhatsApp BPN mengatakan, “mohon maaf menggangu waktunya, terkait berkas permohonan Sertifikat Pengganti Karena Hilang yang diajukan bu R yaitu saya sendiri, bisa dikirimkan kepada kami melalui pesan whatsapp ini scan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) nya pak? terima kasih, ucapnya.
Kemudian, saya menjawab maaf bu untuk apa ya?, kan kemaren semua persyaratan sudah lengkap dan sudah dinyatakan bu Osshy tidak ada lagi yang harus dilengkapi dan dijawab BPN dibutuhkan sebagai data pendukung. Padahal saya bukan urus permohonan peralihan hak atau balik nama ke BPN Pelalawan, ujarnya.
Seterusnya, ketika saya pertanyakan jika scan PJB nya tidak dikirimkan itu bagaimana bu dan apa proses permohonan SKPT dan permohonan sertifikat pengganti tidak dilakukan pemrosesan? Alasannya berubah, “Scan PJB tersebut kami perlukan untuk melakukan entri data penerbitan Surat Perintah Setor Penerimaan Negara untuk layanan Sertifikat Pengganti karena hilang, kalau untuk SKPT nya masih tetap lanjut berproses, dan saya jawab bahwa dari awal saya sudah dijelaskan PJB sudah hilang bersamaan dengan sertifikat dibuktikan dengan STTLP yang sudah masuk dalam tanda terima dokumen di poin no 5 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2025 dan lalu saya kirimkan foto salinan dokumen tersebut, Ucapnya.
Anehnya lagi pada tanggal 19 Januari 2026 melalui pesan WhatsApp alasan minta sarat PJB itu berubah minta Akta Kuasa dengan mengatakan, “mohon izin jika salinan/fotocopy PJB nya juga tidak ada lagi, bisa kirimkan scan Akta Kuasa yang dahulu pernah diperlihatkan kepada kami dan saya jawab PJB atau Scan Akta Kuasa juga hilang bersamaan dengan sertifikat tersebut dan salinannya juga sudah tidak ada dibuktikan dengan STTLP”, Ucapnya.
Terakhir saya pertanyakan tanggal 20 Januari dan 3 Februari melalui pesan WhatsApp, bagaimana tindak lanjut proses pendaftaran sertifikat pengganti karena hilang tersebut, BPN Pelalawan tidak memberikan jawaban, tandasnya.
Menanggapi hal itu tim media berupaya mengkonfirmasi Kepala Kantor Pertanahan Pelalawan, Umar Fathoni, terkait BPN minta sarat PJB atau Akta Kuasa dalam proses pengurusan sertifikat hilang belum memperoleh keterangan resmi.
Kantor Pertanahan Pelalawan minta PJB dan Akta Kuasa dalam Permohonan Sertifikat Hilang dan Menunda Layanan proses pendaftaran sertifikat pengganti dan pembayaran SPS PNBP tanpa dasar hukum yang sah, menambah sarat diluar daftar sarat resmi dan diduga mencampur adukan layanan sertifikat hilang dengan peralihan hak atau balik nama dinilai dluar ketentuan Undang-Undang.
Tim













