Lampung Timur -busernet.co.id // Tim Lembaga Perlindungan Konsumen – Yayasan Konsumen Berdaya Abadi (LPK YKBA) melaksanakan kegiatan monitoring dan edukasi konsumen di salah satu tempat penjualan produk kosmetik yang berlokasi di wilayah Pasar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, pada Jumat, 30 Januari 2026.
Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat, sekaligus bagian dari upaya perlindungan dan edukasi konsumen. Di lokasi, tim LPK YKBA bertemu dengan beberapa karyawan yang menjelaskan bahwa tempat penjualan produk kosmetik tersebut berada di kawasan pasar, dan disebutkan sebagai unit usaha yang dimiliki oleh seorang dokter, yang juga diketahui memiliki klinik kesehatan berinisial “EW” di wilayah Kecamatan Sribhawono.
Tim LPK YKBA menegaskan bahwa lokasi penjualan produk kosmetik tersebut terpisah dan berjauhan dari lokasi klinik kesehatan yang dimaksud.
Di tempat penjualan tersebut diperdagangkan lebih dari satu jenis produk kosmetik, salah satunya produk kosmetik berinisial “XSB”.
Tidak berselang lama, pemilik usaha datang ke lokasi bersama istrinya.
Dalam dialog yang berlangsung, pemilik usaha mempertanyakan kapasitas dan kewenangan Tim LPK YKBA, termasuk menanyakan Surat Perintah Tugas (SPT), serta menyampaikan keberatan atas penelusuran yang dilakukan terkait aspek legalitas produk dan usaha.
Menanggapi hal tersebut, Tim LPK YKBA menjelaskan identitas lembaga, maksud dan tujuan kunjungan, serta menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan edukasi konsumen merupakan bagian dari tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam rangka pengawasan, edukasi, dan perlindungan hak-hak konsumen.
Dalam kegiatan monitoring tersebut, Tim LPK YKBA mencatat sejumlah catatan awal berdasarkan pengamatan visual di lokasi dan pada kemasan produk, antara lain:
1. Pada beberapa produk kosmetik yang diperdagangkan belum terlihat pencantuman label halal pada kemasan, sehingga memerlukan kejelasan informasi bagi konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Produk mengandung bahan aktif tertentu, namun informasi peringatan penggunaan dan potensi risiko pada label dinilai masih perlu diperjelas agar konsumen memperoleh informasi yang lengkap sebelum menggunakan produk.
3. Klaim fungsi produk pada kemasan belum disertai penjelasan batasan secara rinci, sehingga berpotensi menimbulkan multi tafsir di kalangan konsumen.
Sebagai bagian dari kegiatan monitoring tersebut, Tim LPK YKBA juga telah melakukan pembelian satu contoh produk yang diperdagangkan di lokasi. Produk yang dibeli tersebut akan dikaji dan ditelaah lebih lanjut, serta dikoordinasikan dengan pihak BPOM guna memperoleh kejelasan dan kepastian sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas hal tersebut, pemilik usaha menyampaikan bahwa produk yang dipasarkan telah memiliki izin edar BPOM serta menegaskan bahwa dirinya juga menjalankan usaha klinik kesehatan, sehingga menurut yang bersangkutan tidak mungkin menjalankan usaha secara ilegal.
Ahmad Effendi Ketua DPW Sumbagsel LPK YKBA, saat dikonfirmasi, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini tidak dimaksudkan untuk menuduh, menghakimi, ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan edukasi konsumen.
Ia menegaskan bahwa LPK YKBA memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap produk yang beredar di masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, seluruh catatan hasil monitoring akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangannya, antara lain BPOM, BPJPH/Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan.
Apabila dalam proses klarifikasi dan koordinasi tersebut ditemukan adanya unsur pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka LPK YKBA akan melangkah ke tahapan hukum sesuai tugas dan kewenangan LPKSM, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sebagai penutup, LPK YKBA mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersikap terbuka, kooperatif, dan bertanggung jawab, karena perlindungan konsumen merupakan amanat undang-undang yang menuntut keterbukaan informasi serta kepatuhan hukum demi terciptanya iklim usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan.
Catatan Redaksi
Nama merek, klinik, dan identitas pihak terkait dalam pemberitaan ini ditulis dalam bentuk inisial sebagai bentuk penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah serta menunggu hasil klarifikasi dan penetapan resmi dari instansi berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak mana pun yang berkepentingan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
(Wahyudi













