Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Program MBG Disorot Keras Wali Murid,Menu Makanan di SDN 3 Mekarsari Diduga Tak Layak Gizi dan Minim Pengawasan

busernett88
×

Program MBG Disorot Keras Wali Murid,Menu Makanan di SDN 3 Mekarsari Diduga Tak Layak Gizi dan Minim Pengawasan

Sebarkan artikel ini

IMG 20260123 WA0044

Garut // Busernet.co.id -//  Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik kembali menjadi sorotan tajam publik. Di SDN 3 Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, program yang sejatinya bertujuan mulia tersebut justru memantik kekecewaan mendalam dari wali murid.

Sementara menu makanan yang disajikan diduga jauh dari standar kelayakan gizi dan dinilai tidak mencerminkan konsep “bergizi” sebagaimana yang dijanjikan pemerintah.

Zakariyya, salah satu orang tua murid penerima manfaat Program MBG di sekolah tersebut, secara terbuka menyampaikan keluhannya kepada awak media Busernet.co.id, Jumat (23/01/2026).

Dia menilai menu makanan yang diterima anak-anak bukan hanya tidak sesuai standar, tetapi juga berpotensi menghilangkan esensi utama dari program MBG itu sendiri.

“Program ini katanya Makanan Bergizi Gratis, tapi kenyataannya menu yang diberikan jauh di bawah standar. Ini bukan soal gratisnya, tapi soal kualitas dan tanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak,” tegas Zakariyya.

Antara Konsep dan Realita di Lapangan

Program MBG dirancang sebagai instrumen negara untuk memastikan pemenuhan gizi anak usia sekolah, terutama dalam mendukung tumbuh kembang, konsentrasi belajar, serta pencegahan stunting. Namun, apa yang terjadi di SDN 3 Mekarsari justru memperlihatkan jurang lebar antara konsep kebijakan dan realita pelaksanaan di lapangan.

Zakariyya mengungkapkan bahwa menu yang diterima anaknya dinilai minim nilai gizi, tidak seimbang, dan tidak mencerminkan standar makanan sehat yang layak dikonsumsi peserta didik. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: di mana peran pengawasan, dan siapa yang bertanggung jawab atas kualitas menu MBG?

“Kalau begini pelaksanaannya, program ini hanya jadi formalitas. Anggaran jalan, laporan ada, tapi manfaat nyatanya tidak dirasakan,” ujarnya dengan nada kecewa.

Pengelola Dapur Diduga Bungkam

Upaya klarifikasi telah dilakukan Zakariyya kepada pihak pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas distribusi makanan MBG. Ia menghubungi Saudara Aten selaku pemilik SPPG dan Syahrul selaku Kepala Dapur SPPG melalui aplikasi WhatsApp.

Namun, respons yang diharapkan tidak kunjung datang.

“Pesan saya hanya dibaca, tidak dijawab. Tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi. Ini jelas sikap yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Sikap bungkam pihak pengelola dapur tersebut justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola Program MBG. Ketika keluhan wali murid diabaikan, transparansi dan akuntabilitas pelaksana program patut dipertanyakan.

Hak Anak dan Kewajiban Negara

Secara prinsip, pemenuhan gizi anak merupakan hak dasar yang dijamin negara. Program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan kebijakan strategis yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, setiap bentuk kelalaian dalam pelaksanaannya tidak bisa dianggap sepele.

Zakariyya menilai, lemahnya pengawasan terhadap dapur penyedia makanan berpotensi membuka ruang penyimpangan, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun pengelolaan anggaran.

“Kalau tidak diawasi secara ketat, jangan salahkan masyarakat kalau curiga. Ini menyangkut hak anak, bukan proyek biasa,” tandasnya.

Desakan Evaluasi Menyeluruh

Atas kondisi tersebut, Zakariyya mendesak Pemerintah Kabupaten Garut dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dapur SPPG, khususnya yang beroperasi di wilayah Garut Utara. Evaluasi dinilai penting agar pelaksanaan Program MBG tidak keluar dari rel kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah tidak bersikap pasif dan hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi benar-benar melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

“Kami meminta Pemkab Garut bertindak tegas. Pastikan menu makanan sesuai standar gizi, layak konsumsi, dan tidak asal-asalan. Masyarakat berhak mendapatkan program yang benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.

Minim Klarifikasi Resmi

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Dapur SPPG maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi atas keluhan wali murid SDN 3 Mekarsari. Sikap diam ini semakin memperkuat desakan publik agar pemerintah segera membuka ruang transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program MBG.

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa evaluasi dan perbaikan, Program MBG yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi anak justru berpotensi berubah menjadi program bermasalah yang merugikan masyarakat.

(Kabiro Garut)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!