Tuban, – busernet.co.id, // Pernyataan Kasi Humas Polres Tuban yang diduga menuding wartawan memiliki “target tertentu” dalam pemberitaan kini memantik kegelisahan serius di kalangan insan pers. Alih-alih menjawab substansi kritik dan temuan lapangan, sikap tersebut justru dinilai berupaya menggeser fokus persoalan dengan menyerang motif wartawan.
Ini bukan sekadar polemik komunikasi. Ini menyentuh inti fungsi kehumasan Polri.
HUMAS ATAU TAMENG KRITIK?
Secara prinsip, Humas Polri berfungsi sebagai penyampai informasi, pengelola transparansi, dan jembatan antara institusi dengan publik. Namun ketika wartawan justru dituding memiliki kepentingan atau target, muncul dugaan bahwa fungsi humas telah bergeser menjadi alat defensif untuk meredam kritik.
Publik pun mempertanyakan: apakah Kasi Humas memahami perannya sebagai pelayan informasi publik, atau justru memosisikan diri sebagai benteng perlindungan institusi dari sorotan media?
MELENCENG DARI ARAHAN PIMPINAN
Sikap tersebut dinilai tidak sejalan dengan arahan Wakapolri dan Kadiv Humas Mabes Polri, yang secara konsisten menekankan bahwa:
kritik media adalah bagian dari kontrol publik,
pers adalah mitra strategis Polri,
humas wajib menjawab isu dengan data, bukan prasangka.
Ketika pejabat humas melontarkan tudingan personal kepada wartawan, maka yang terjadi bukan komunikasi publik, melainkan delegitimasi kerja jurnalistik.
SUBSTANSI DIABAIKAN, MOTIF DIPERSOALKAN
Dalam kaidah demokrasi, pemberitaan tidak diuji dari niat penulisnya, melainkan dari kebenaran faktanya. Jika ada kekeliruan, jawabannya adalah klarifikasi berbasis data—bukan menuduh wartawan punya agenda.
Sikap defensif semacam ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada persoalan substansial yang tidak siap dijawab secara terbuka.
ANCAMAN TERHADAP IKLIM KEBEBASAN PERS
Pernyataan yang menyudutkan wartawan berpotensi menciptakan efek gentar (chilling effect) terhadap kebebasan pers.
Ketika kritik dibalas dengan tudingan, maka ruang kontrol publik menyempit.
Ini berbahaya. Bukan hanya bagi pers, tetapi bagi kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
DESAKAN EVALUASI ETIK
Atas sikap yang dinilai problematik ini, menguat desakan agar:
Kapolres Tuban melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kasi Humas,
Polda Jawa Timur memberi atensi khusus,
Divisi Humas Mabes Polri meluruskan praktik komunikasi publik yang diduga menyimpang.
Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa Humas Polri bekerja sesuai pedoman, bukan berdasarkan emosi atau kepentingan sesaat.
PERTANYAAN TAJAM UNTUK DIJAWAB
Publik kini menunggu jawaban jujur:
Apakah pernyataan Kasi Humas Polres Tuban merupakan sikap personal, atau cerminan pola komunikasi yang keliru dalam menyikapi kritik media?
Jika Humas—yang seharusnya menjadi juru bicara keterbukaan—justru tampil menuding pers, maka wajar bila publik bertanya lebih jauh: apa yang sebenarnya sedang ingin ditutupi?
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Kasi Humas Polres Tuban dan pihak terkait.
(Red)













