Kabupaten Sukabumi,- busernet.co.id // Dra. Hj. Lina Ruslinawati, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Dapil V Kota dan Kabupaten Sukabumi, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta penyaluran Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 di Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Minggu (18/01/2026).
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memastikan program-program pemerintah provinsi berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta memastikan penyerapan dana bantuan provinsi terlaksana sesuai mekanisme dan peruntukannya.
“Kami 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini sedang melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan bantuan provinsi di desa-desa. Kebetulan sekarang saya melakukan kegiatan pengawasan di Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, untuk melihat sejauh mana penggunaan dana bantuan provinsi ini, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum,” ujar Hj. Lina Ruslinawati, politisi Partai Gerindra.
Lebih lanjut, Hj. Lina menjelaskan bahwa pihak legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan kenaikan anggaran Bantuan Provinsi yang semula sebesar Rp130 juta menjadi Rp160 juta per desa. Namun, hingga saat ini kenaikan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan ketersediaan anggaran daerah.
“Usulan kenaikan sudah kami sampaikan, namun karena kondisi anggaran yang belum memungkinkan, realisasinya masih menunggu kesiapan keuangan daerah,” tambahnya.
Dalam kunjungannya, Hj. Lina Ruslinawati juga melakukan pertemuan dan dialog bersama unsur pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, serta unsur kelembagaan desa lainnya. Selain itu, ia turut meninjau sejumlah lokasi di Desa Wangunsari, salah satunya kolam pemandian air panas milik BUMDes yang berada di kawasan Geiser Cisolok, sebagai bagian dari potensi ekonomi dan pariwisata desa.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan agar pengelolaan dana bantuan provinsi di desa dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
(U Rahmawan)













