Lebak – Proyek revitalisasi Alun-alun Rangkasbitung dengan anggaran fantastis mencapai Rp4,9 miliar kini menuai sorotan tajam dari publik. Ruang terbuka hijau yang digadang-gadang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Kabupaten Lebak justru memunculkan persoalan serius di lapangan.
Pantauan di lokasi menunjukkan genangan air di sejumlah titik vital, khususnya area bermain anak dan lapangan basket. Genangan tersebut terlihat jelas usai hujan lebat yang terjadi sejak Minggu hingga Senin sore, mengindikasikan lemahnya perencanaan elevasi serta sistem drainase pada proyek bernilai miliaran rupiah itu.
Aktivis Lebak Utara, Yogi Irawan, angkat bicara menyoroti kondisi tersebut. Ia menilai genangan air terjadi akibat buruknya sistem drainase dan kualitas pekerjaan yang tidak sebanding dengan besarnya anggaran revitalisasi.
“Banjir terjadi karena kapasitas drainase tidak memadai. Kalau dilihat dari segi anggaran, revitalisasi ini sangat wah dan fantastis, Rp4,9 miliar, tapi sangat disayangkan hasilnya tidak sesuai ekspektasi,” ujar Yogi, Senin (10/1/2026).
Alun-alun Rangkasbitung sendiri baru saja diresmikan oleh Bupati Lebak H. Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, S.H. Namun, Yogi menyayangkan langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang dinilai lebih memprioritaskan pembangunan kawasan perkotaan dibandingkan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.
Menurutnya, hingga kini pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang di Kecamatan Lebak Gedong belum juga terealisasi, meski bencana tersebut telah terjadi sekitar enam tahun lalu. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah, termasuk jalur Curugbitung–Maja, masih rusak parah dan dipenuhi lubang yang tergenang air, sehingga membahayakan pengguna jalan.
“Jarak Curugbitung ke Maja hanya sekitar 12 kilometer, tapi kondisi jalannya masih rusak. Sementara alun-alun justru direvitalisasi besar-besaran,” tegasnya.
Padahal, pembangunan alun-alun kerap diklaim sebagai upaya mempercantik kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun kebijakan tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kondisi warga terdampak bencana yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara (huntara).
“Program hunian tetap yang dijanjikan pemerintah sebagai solusi jangka panjang pascabencana sampai sekarang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjut Yogi.
Ia mengungkapkan, banyak warga Lebak Gedong merasa kecewa karena perhatian pemerintah dinilai lebih terfokus pada pembangunan kawasan perkotaan dibandingkan pemenuhan hak dasar masyarakat di daerah terdampak bencana.
“Bagi kami, hunian tetap bukan sekadar bangunan, tapi harapan untuk hidup normal kembali. Ketika hunian belum ada, perputaran ekonomi dan pendidikan masyarakat ikut terhambat,” ungkapnya.
Yogi menambahkan, revitalisasi alun-alun dinilai bukan kebutuhan prioritas dan tidak berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya kelompok menengah ke bawah.
(Roni)













