Lebak, – Banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan aktivitas tambang galian C ilegal di wilayah Kabupaten Lebak, salah satunya di Desa Cilayang dan Desa Lebak Asih, Kecamatan Curugbitung, kini ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dengan turun langsung Kelokasi tambang Galian C.
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tundak lanjut laporan warga yang mengeluhkan dampak Aktifitas tambang ilegal terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Lebak, Alkadri.
Dalam kegiatan tersebut, Alkadri didampingi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Kabupaten Lebak Serta Camat Curugbitung Endang Subrata, S.STP., M.Si. Rombongan meninjau langsung Lokasi yang di duga menjadi titik aktivitas Galian C ilegal untuk memastikan kondisi di Lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan Masyarakat.
Asisten Pemerintah dan Kesra setda Lebak Alkadri, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah merespon serius setiap pengaduan dari Masyarakat, memastikan kebenaran laporan dari masyarakat terkait Aktivitas Tambang Galian C ilegal ini, sekaligus melihat dampak yang ditimbulkan. Ujar Alkadri.
Ia menegaskan aktivitas Pertambangan Tanah Galian C tanpa Izin merupakan Pelanggaran Hukum dan tidak dapat dibenarkan karena berpotensi merusak lingkungan serta membahayakan masyarakat. Jika terbukti tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan, tentu akan kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan ketertiban dan keamanan wilayah dengan menindak tegas akivitas Tambang Galian C ilegal yang merugikan masyarakat setempat maupun Masyarakat pelintas di jalur Jln Raya Maja-Koleang.
Alkadri juga meminta peran aktif masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan aktivitas serupa diwilayah lain, agar dapat segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.
Menurutnya, Penanganan Tambang Ilegal Galian C ini membutuhkan sinergi antara Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan masyarakat agar dapat dilakukan secara efektif.
(SUKMA)













