Sukabumi – Busernet.co.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti penanganan rumah warga yang terdampak banjir dan longsor di Babakan Cisarua, Kabupaten Sukabumi.
Bencana banjir dan longsor tersebut diketahui terjadi pada Desember 2024 lalu. Pernyataan Gubernur muncul sebagai respons atas beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan kondisi rumah warga terdampak bencana yang hingga kini belum mendapatkan kompensasi maupun bantuan perbaikan.
Dedi Mulyadi menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan data di lingkungan Pemprov Jabar, usulan bantuan terhadap ratusan rumah terdampak ternyata tidak pernah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya sudah cek data. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi usulan terhadap 500 rumah yang terdampak bencana tahun 2024 bulan Desember, itu diusulkannya ke BNPB, bukan diusulkan ke provinsi,” ujar Dedi melalui akun Facebook resminya, Jumat (9/1/2026).
Gubernur Minta Bupati Segera Ajukan Usulan
Meski demikian, Dedi memastikan persoalan tersebut tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Ia menyatakan akan segera meminta Bupati Sukabumi untuk mengajukan usulan resmi ke Pemprov Jabar agar bantuan dapat segera diproses sesuai kewenangan daerah.
“Hari ini saya akan meminta Bupati Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan usulan ke provinsi. Jadi, di Jawa Barat ini, kalau berbagai hal, pasti larinya ke gubernur,” sambungnya.
Dedi menegaskan, setelah usulan resmi diterima di tingkat provinsi, Pemprov Jabar akan segera mengambil langkah konkret untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut.
“Kita akan segera selesaikan masalah itu, agar ada tindak lanjut terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor Desember 2024,” tuturnya.
Soroti Kerusakan Lingkungan dan Tambang Ilegal
Selain penanganan pascabencana, Gubernur Jawa Barat juga menyoroti kerusakan lingkungan di wilayah hulu Sukabumi yang dinilainya menjadi pemicu utama terjadinya banjir bandang.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi bertindak tegas terhadap praktik penambangan ilegal serta alih fungsi lahan yang semakin marak. Berdasarkan catatannya, ruang terbuka hijau di Sukabumi terus menyempit akibat aktivitas yang tidak terkendali.
Menurut Dedi, penanganan bencana tidak cukup hanya pada tahap pemulihan, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan kerusakan alam.
“Jaga alam, jaga lingkungan. Kalau tidak ingin banjir, tanam pohon, bukan nanam keributan,” tegasnya.
Keluhan Warga Belum Terjawab
Sebelumnya, warga Kampung Babakan Cisarua mengeluhkan kondisi mereka yang belum juga pulih sejak bencana Desember 2024. Banjir bandang dari Sungai Cidadap menimbun sejumlah rumah dengan pasir setinggi satu hingga dua meter, menyebabkan puluhan rumah roboh dan rusak berat.
Warga juga mempertanyakan penyaluran bantuan Rp10 juta untuk biaya kontrakan yang dinilai tidak merata. Informasi di lapangan menyebutkan bantuan tersebut baru diterima oleh 23 kepala keluarga di Kampung Sawah Tengah, sementara ratusan warga terdampak lainnya masih menunggu kepastian bantuan.
(U Rahmawan)













