Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Hukum & Kriminal

KUHP baru berlaku 2026, hubungan seks di luar nikah dan hina presiden terancam pidana

busernett88
×

KUHP baru berlaku 2026, hubungan seks di luar nikah dan hina presiden terancam pidana

Sebarkan artikel ini

Img 20260101 203945

JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi akan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2 Januari 2026. Regulasi ini memuat sejumlah ketentuan baru, di antaranya kriminalisasi hubungan seks di luar nikah serta penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, yang dinilai memerlukan pengawasan publik untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (31/12), menjelaskan bahwa KUHP baru setebal 345 halaman tersebut telah disahkan sejak tahun 2022 dan akan menggantikan KUHP lama peninggalan era kolonial Belanda.

Menurutnya, meskipun terdapat kekhawatiran dari sejumlah kalangan terkait definisi pasal yang dinilai luas, pengawasan publik menjadi kunci utama dalam memastikan penerapan hukum berjalan secara adil dan proporsional.

“Memang ada risiko penyalahgunaan. Tapi yang penting adalah pengawasan publik. Semua yang baru tidak langsung sempurna,” ujar Supratman Andi Agtas.

Aktivis demokrasi dan pegiat hak asasi manusia sebelumnya menyoroti sejumlah pasal dalam KUHP baru yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat, serta membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik kepada pemerintah.

Pemerintah menegaskan bahwa revisi KUHP ini disusun untuk menyesuaikan dengan norma hukum dan nilai budaya masyarakat Indonesia saat ini. KUHP baru juga mengadopsi pendekatan restorative justice dan dirancang sebagai sistem hukum nasional yang memiliki karakter berbeda dari negara lain.

Adapun beberapa ketentuan utama dalam KUHP baru antara lain:
Hubungan seks di luar pernikahan dapat dipidana hingga satu tahun penjara, namun hanya berlaku atas dasar pengaduan pasangan sah, orang tua, atau anak.

Penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara dapat dikenakan pidana penjara hingga tiga tahun.

Penyebaran ajaran komunisme atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila terancam hukuman hingga empat tahun penjara.

Definisi “menyerang kehormatan atau martabat” mencakup fitnah atau pencemaran nama baik, yang dinilai cukup luas oleh sejumlah pakar hukum.

Menteri Hukum menambahkan, aparat penegak hukum telah mendapatkan sosialisasi terkait penerapan KUHP baru.

Selain itu, pemberlakuan KUHP ini akan berjalan beriringan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026, dengan mekanisme pengawasan yang disiapkan untuk membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!