BANDUNG – Komitmen membangun kesadaran hukum dari tingkat desa membuahkan hasil membanggakan. Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, berhasil meraih Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Jawa Barat.
Penghargaan bergengsi tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Desa Balekambang dalam menanamkan nilai-nilai hukum di tengah masyarakat.
Dari ratusan desa yang dinilai, Balekambang terpilih sebagai salah satu dari tiga desa terbaik di Kabupaten Sukabumi yang dinilai mampu meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta budaya hukum warganya. Piagam penghargaan itu secara resmi ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat.
Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan upaya berkelanjutan pemerintah dalam membangun masyarakat yang taat hukum melalui kolaborasi lintas instansi serta partisipasi aktif masyarakat. Di Desa Balekambang, program tersebut tidak berhenti pada tataran slogan, melainkan diwujudkan melalui berbagai langkah konkret.
Sejumlah upaya terus digencarkan, mulai dari penyuluhan dan edukasi hukum, pendampingan warga yang menghadapi persoalan hukum, pemberian bantuan hukum, hingga mendorong penyelesaian permasalahan secara adil dan bermartabat di tingkat desa.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara resmi yang digelar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin, 22 Desember 2025.
Kepala Desa Balekambang, Yudi Setiadi, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
“Penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus mengedukasi masyarakat agar semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan kesadaran hukum yang kuat, kami yakin kehidupan masyarakat akan lebih tertib, aman, dan berkeadilan,” ujarnya.
Melalui program Desa Sadar Hukum, Desa Balekambang membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari desa. Langkah kecil namun bermakna ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan supremasi hukum serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Indonesia.
(Wk/Ujang)













